TANGSELIFE.COM – Presiden Prabowo Subianto telah mengesahkan peraturan baru terkait pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025, yang merupakan revisi dari PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) dalam PP terbaru ini, korban PHK dan terdaftar dalam Program JKP berhak menerima manfaat uang tunai setiap bulan sebesar 60 persen dari upah mereka, dengan durasi maksimal 6 bulan.
Sebelumnya, dalam PP Nomor 37 Tahun 2021, korban PHK mendapatkan manfaat selama 6 bulan, namun dengan skema berbeda, yakni 45 persen dari gaji untuk tiga bulan pertama dan 25 persen untuk tiga bulan berikutnya.
Namun, aturan ini menetapkan batas maksimal upah yang diperhitungkan sebesar Rp5 juta.
Jika upah terakhir pekerja lebih dari angka tersebut, maka manfaat uang tunai yang diterima tetap mengacu pada batas maksimal yang telah ditetapkan.
Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan serta kesejahteraan pekerja yang mengalami PHK sekaligus mengurangi risiko sosial akibat kondisi ekonomi yang bergejolak.
Oleh sebab itu, pemerintah merasa perlu menerapkan kebijakan yang lebih adaptif.
Program JKP ini dirancang untuk membantu korban PHK dengan memberikan manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, serta pelatihan guna meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan baru.
Selain itu, perubahan juga terjadi pada besaran iuran JKP.
Dalam Pasal 11 PP ini, iuran yang sebelumnya ditetapkan sebesar 0,46 persen dari upah per bulan kini diturunkan menjadi 0,36 persen.
Pendanaan program ini berasal dar iuran pemerintah pusat sebesar 0,22 persen dari upah per bulan serta rekomposisi iuran Progam JKK sebesar 0,14 persen dari upah per bulan.
Follow WhatsApp Channel Tangselife
