TANGSELIFE.COM- Darurat sampah di Tangsel saat ini menjadi ancaman serius bagi lingkungan, kesehatan, dan kualitas hidup warga, akibat rapuhnya sistem pengelolaan sampah yang tak kunjung dibenahi secara menyeluruh.
Bahkan, pendekatan tambal sulam yang selama ini diterapkan justru memperpanjang masalah, bukan menyelesaikannya. Dibutuhkan pembenahan dari hulu ke hilir, yang menyentuh aspek kebijakan, tata kelola, hingga implementasi nyata di lapangan.
Penilaian tersebut disampaikan eks Anggota DPRD Provinsi Banten, Zaid El Habib, yang menyoroti lemahnya peran Pemerintah Kota dalam memimpin pengelolaan sampah secara terintegrasi.
“Pengelolaan sampah membutuhkan kepemimpinan yang kuat. Pemerintah daerah harus hadir sebagai inisiator, regulator, sekaligus pengendali mutu. Tanpa itu, sampah akan terus menjadi beban sosial dan lingkungan,” tegas Zaid.
Darurat Sampah di Tangsel Bukan Sekadar Ulah Warga, Tapi Masalah Sistemik
Selama ini, masyarakat kerap dijadikan kambing hitam atas menumpuknya sampah. Padahal, menurut Zaid, persoalan ini lebih bersifat sistemik ketimbang kesalahan individu.
Tanpa sistem yang adil, terukur, dan konsisten, kesadaran publik sulit tumbuh secara kolektif. Persampahan, kata dia, adalah urusan publik yang menuntut kebijakan komprehensif, bukan sekadar imbauan moral atau slogan kampanye kebersihan.
Tangsel pun dinilai sudah saatnya meninggalkan pola lama kumpul–angkut–buang, dan beralih ke pengelolaan berbasis siklus dan nilai ekonomi.
“Jika dikelola dengan benar, sampah bukan beban, melainkan sumber daya,” ujarnya.
Membangun Ekosistem Pengelolaan Sampah
Pengelolaan sampah idealnya dibangun sebagai ekosistem yang saling terhubung, mulai dari rumah tangga hingga tempat pemrosesan akhir (TPA).
Di level hulu, penguatan bank sampah berbasis warga menjadi kunci, bukan hanya sebagai sarana edukasi, tetapi juga motor penggerak ekonomi sirkular.
Sampah organik dapat diolah melalui biopori maupun teknologi ramah lingkungan seperti Black Soldier Fly (BSF) atau maggot, yang terbukti efektif menekan volume sampah.
Setiap kelurahan idealnya memiliki TPS3R sebagai pusat pengolahan lokal agar beban TPA tidak terus menumpuk. Di tingkat kecamatan, pengembangan Refuse Derived Fuel (RDF) dinilai strategis untuk mengelola residu sekaligus menghasilkan energi alternatif.
Sementara itu, di TPA, penerapan sanitary landfill harus menjadi standar mutlak demi mencegah pencemaran jangka panjang.
Semua konsep tersebut, lanjut Zaid, tidak akan berjalan tanpa kebijakan yang tegas, transparan, dan berkeadilan. Pemerintah Kota Tangsel perlu segera menerapkan kewajiban pemilahan sampah dari sumber, disertai skema insentif dan disinsentif yang jelas.
Penerapan tarif berbasis volume juga dinilai lebih adil, terutama bagi sektor komersial dan pasar tradisional yang selama ini menjadi penyumbang sampah terbesar. Pengelolaan sampah pasar pun harus ditangani secara khusus dan terpisah dari sampah rumah tangga.
Tak kalah penting, keterbukaan data persampahan menjadi syarat mutlak agar publik dapat melakukan pengawasan secara objektif. Selain itu, peran pemulung dan pengepul sebagai sektor informal harus diintegrasikan secara resmi ke dalam sistem, bukan justru disingkirkan.
Peta Jalan untuk Masa Depan Tangsel
Zaid menegaskan, gagasan yang ia sampaikan bukan sekadar kritik, melainkan peta jalan realistis agar Tangsel tidak tumbang oleh persoalan sampahnya sendiri.
Berbekal pengalaman panjang di pemerintahan daerah, mulai dari DPRD Kabupaten Tangerang hingga DPRD Provinsi Banten, ia mengaku memahami seluk-beluk perencanaan, penganggaran, dan pengawasan kebijakan.
“Yang saya sampaikan adalah kegelisahan sebagai warga, sekaligus bentuk kepedulian terhadap masa depan kota ini,” tuturnya.
Jika pembenahan tidak segera dilakukan, persoalan sampah dikhawatirkan akan berkembang menjadi krisis ekologis dan sosial, dengan biaya yang jauh lebih mahal bagi generasi mendatang di Kota Tangerang Selatan.
Follow WhatsApp Channel Tangselife
