TANGSELIFE.COM– Pemkot Tangerang Selatan Tangsel menargetkan keputusan terkait nasib ribuan pegawai honorer Tangsel yang dirumahkan sebelum bulan Ramadan.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Tangsel, Ledy MP Butarbutar, seusai menggelar rapat bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kantor DPRD Tangsel, Rabu 4 Februari 2026.
“Pemerintah Kota meminta waktu sampai sebelum Ramadan untuk bisa mempublish ataupun berkomunikasi kepada DPRD,” ujar Ledy.
Menurutnya, Pemkot Tangsel saat ini masih melakukan verifikasi data guna memastikan jumlah pegawai di lingkungan pemerintah daerah yang berstatus honorer Tangsel.
Dalam rapat tersebut, lanjut Ledy, pemerintah memaparkan dua opsi penyelesaian, yakni melalui skema alih daya (outsourcing) atau Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP).
“Solusinya apakah di outsourcing-kan atau di-PJLP-kan, ini yang masih kita tunggu,” ungkapnya.
Ledy menegaskan DPRD, khususnya Komisi I, akan terus mengawal kebijakan tersebut agar berjalan sesuai aturan yang berlaku dan tidak merugikan pihak mana pun.
“Fungsi kita sebagai DPRD tentunya mengawasi setiap kebijakan yang lahir dari pemerintah kota. Prinsipnya itu kita tidak ingin ada pihak yang tidak mendapatkan haknya, tetapi tentunya tetap tunduk, taat dan patuh terhadap regulasi,” pungkasnya.
1.800 Pegawai Honorer Tangsel Dirumahkan
Sebelumnya mencuat informasi adanya puluhan tenaga kesehatan (nakes) di RSU Serpong Utara yang dirumahkan sejak Senin 2 Februari 2026.
Namun Walikota Tangsel, Benyamin Davnie mengkonfirmasi bahwa pegawai yang dirumahkan bukan hanya di RSU Serpong Utara, melainkan terdapat di beberapa OPD dengan jumlah keseluruhan mencapai 1.800.
Ribuan pegawai tersebut dirumahkan karena tidak masuk dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dibuka beberapa waktu lalu.
“Ada 1.800 TKS (Tenaga Kerja Sukarela, red) yang kemarin tidak bisa masuk melalui pintu PPPK,” kata Benyamin Davnie, Rabu, 4 Februari 2026.
Ia menyebut, mereka yang tidak masuk PPPK disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari tidak memenuhi syarat administrasi, hingga sudah mengikuti proses test CPNS.
Saat ini Pemkot Tangsel sedang melakukan pembahasan untuk mencari jalan keluar terbaik, termasuk memenuhi hak gaji para pegawai.
Oleh karena itu Benyamin minta para pegawai untuk bersabar dan memahami situasi tersebut.
“Prinsipnya kami sedang mencari solusi jalan keluar. Sekretaris Daerah sudah rapat, saya belum terima laporannya, akan dicarikan solusi akan seperti apa,” tuturnya.
Follow WhatsApp Channel Tangselife
