TANGSELIFE.COM- Sembilan anggota Dewan Pers 2025-2028 resmi ditunjuk oleh Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers pada hari Selasa, 4 Maret 2025.
Dengan penunjukan ini, BPPA pun dibubarkan setelah melaksanakan tugasnya sejak Agustus 2024.
Sebelum pemilihan, BPPA terlebih dahulu menyeleksi 18 calon dari berbagai unsur, yang dibagi rata antara wartawan, pimpinan perusahaan pers, dan tokoh masyarakat.
Proses seleksi anggota Dewan Pers 2025-2025 ini dimulai pada 19 Februari, dengan masing-masing unsur diwakili oleh enam calon.
Setelah melakukan serangkaian seleksi, Dewan Pers menyetujui sembilan nama anggota baru secara aklamasi dan segera mengajukannya ke Sekretariat Negara untuk pengesahan melalui Surat Keputusan Presiden.
Adapun 9 anggota Dewan Pers 2025-2028 meliputi, tiga orang dari kalangan wartawan, tiga lagi dari pimpinan perusahaan Pers, dan tiga lainnya adari tokoh masyarakat.
Proses serah terima jabatan untuk anggota Dewan Pers 2025-2028 dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Mei 2025, yang akan menandai dimulainya masa tugas mereka dalam mengawasi dan memajukan dunia pers Indonesia.
Daftar 9 Anggota Dewan Pers 2025-2028
Tiga anggota Dewan Pers 2025-2028 yang terpilih dari unsur wartawan adalah:
1. Abdul Manan
2. Maha Eka Swasta
3. Muhammad Jazuli
Tiga anggota Dewan Pers 2025-2028 dari unsur pimpinan perusahaan pers ada:
4. Dahlan Dahi
5. Totok Suryanto
6. Yogi Hadi Ismanto
Tiga anggota Dewan Pers 2025-2028 dari tokoh masyarakat:
7. Komaruddin Hidayat
8. M. Busyro Muqoddas
9. Rosarita Niken Widiastuti.
Dari ke 9 orang tersebut, profil terkait anggota Dewan Pers 2025-2028 dari tokoh masyarakat adalah yang paling menarik.
Profil Anggota Dewan Pers 2025-2025 dari Tokoh Masyarakat
1. Komaruddin Hidayat
Komaruddin Hidayat lahir di Magelang, Jawa Tengah, pada 18 Oktober 1953. Sejak kecil, ia memiliki kedekatan dengan lingkungan pesantren.
Lelaki berusia 72 tahun tersebut merupakan lulusan Pesantren Modern Pabelan, Magelang (1969) dan Pesantren Al-Iman, Muntilan (1971).
Setelah menyelesaikan pendidikan di pesantren, ia melanjutkan studi di IAIN Jakarta dan meraih gelar Sarjana Muda (BA) di bidang Pendidikan Islam pada 1977, diikuti gelar Sarjana Lengkap (Drs.) di bidang yang sama pada 1981.
Pendidikan lanjutannya ditempuh di luar negeri, di mana Komaruddin berhasil meraih gelar doktor dalam bidang Filsafat Barat dari Middle East Technical University, Ankara, Turki, pada 1990.
Sebagai intelektual, Komaruddin aktif menulis di berbagai media seperti Harian Kompas, Seputar Indonesia, dan Republika.
Di bidang pendidikan, ia mengajar di program Pascasarjana IAIN Jakarta sejak 1990, Pascasarjana Universitas Indonesia sejak 1992, dan di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara sejak 1993.
Kommarudin juga pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta selama dua periode, yakni 2006-2010 dan 2010-2015.
Di luar aktivitas mengajar, Komaruddin juga terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah sebagai anggota Dewan Redaksi majalah Ulumul Qur’an (sejak 1991), Dewan Redaksi Jurnal Studia Islamika (sejak 1994), dan Dewan Editor untuk penulisan Encyclopedia of Islamic World.
Selain itu, ia menjabat sebagai Direktur Pusat Kajian Pengembangan Islam Kontemporer di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sejak 1995.
Kini Komaruddin Hidayat dipilih menjadi anggota Dewan Pers 2025-2028 yang berasal dari Tokoh Masyarakat.
2. M. Busyro Muqoddas
M. Busyro Muqoddas lahir di Yogyakarta pada 17 Juli 1952, adalah mantan Ketua Komisi Yudisial (2005-2010) dan Ketua KPK.
Ia menyelesaikan Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada 1977 dan meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Gadjah Mada pada 1995.
Karier hukumnya dimulai sebagai Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) UII sejak 1983.
Busyro dikenal sebagai advokat pro bono yang menangani kasus-kasus besar di era Orde Baru, seperti penembakan misterius (Petrus), Komando Jihad, dan pemboman Candi Borobudur.
Di masa Reformasi, ia membela korban kekerasan aparat, termasuk kasus Mozes Gatotkaca di Yogyakarta.
Dalam laporan Koran Tempo (30 Juli 2024), ia memperingatkan bahaya euforia terhadap industri tambang batu bara. Sosoknya dikenal teguh membela keadilan dan kritis terhadap kebijakan yang merugikan masyarakat.
3. Rosarita Niken Widiastuti
Rosarita Niken Widiastuti lahir di Yogyakarta pada 30 Oktober 1960, memulai karier sebagai penyiar, penulis naskah, dan pengarah acara di LPP RRI.
Ia menjabat sebagai Direktur Program dan Produksi (2005-2009), Direktur Administrasi dan Keuangan (2009-2010), hingga menjadi Direktur Utama LPP RRI (2010-2015)—perempuan pertama di posisi tersebut.
Selama memimpin, Niken mencetuskan konsep “Super Team”, mengajak pemerintah daerah dan organisasi masyarakat membangun desa melalui ekonomi kerakyatan.
Ia juga mendirikan perwakilan RRI di luar negeri dan studio siaran di perbatasan untuk menjaga keutuhan bangsa.
Pada 2019, Niken dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, setelah sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik.
Dedikasinya diakui melalui berbagai penghargaan, termasuk Anugerah Perempuan Indonesia 2013 dan International Woman of Change 2016.
Follow WhatsApp Channel Tangselife
