TANGSELIFE.COM – LRT Jabodebek mengoperasikan sebanyak 27 rangkaian kereta secara bertahap pada awal peresmiannya.
Risal Wasal, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub mengungkap kalau rangkaian kereta akan beroperasi secara bertahap dari hari pertama hingga bulan berikutnya.
Pada peresmian pertama akan beroperasi sebanyak 10 rangkaian LRT Jabodebek.
Ia mengungkapkan, apabila semua rangkaian langsung dikeluarkan cukup menguras biaya operasi yang tinggi, sedangkan banyak penumpang yang belum paham.
Selanjutnya, pada dua minggu berikut akan dioperasikan sebanyak 17 rangkaian dan berlanjut sampai Oktober hingga 27 kereta.
Risal juga menjelaskan kalau jumlah kereta yang dioperasionalkan melihat perkembangan antusiasme warga.
Tak menutup kemungkinan jumlah kereta yang dikeluarkan pada awal peresmian akan lebih banyak.
Pihaknya akan mengoperasikan kereta secara bertahap melihat pasar, jika tiba-tiba membludak maka ia akan menambahkan rangkaian kereta.
LRT Jabodebek Direncanakan Resmi pada 30 Agustus 2023
Diketahui kalau transportasi Lintas Rel Terpadu (LRT) Jabodebek ini rencananya akan diresmikan pada 30 Agustus 2023.
Peresmian tersebut akan dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebelumnya, peresmian ingin dilakukan pada 26 Agustus 2023, namun Risal Wasal mengungkap kalau peresmian tetap dilakukan menyesuaikan jadwal Presiden Jokowi.
Pemerintah Berikan Subsidi Tarif LRT Jabodebek
Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memastikan soal pemberian subsidi tarif LRT Jabodebek.
Sehubungan dengan itu pemerintah anggarkan subsidi tarif LRT melalui public service obligation (PSO) sebesar Rp90 sampai 100 miliar pada tahun 2023.
Risal Wasal selaku Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjelaskan, PSO untuk LRT Jabodebek dibagi menjadi PSO untuk sarana dan prasarana.
Anggaran sebesar Rp90 sampai Rp100 miliar itu hanya untuk PSO sarana yang diberikan ke penumpang melalui subsidi tarif LRT.
Katanya, anggaran tersebut untuk ‘mentraktir’ pengguna kereta api pada tahun ini.
PSO atau Kewajiban Pelayanan Publik merupakan subsidi dengan cara membiayai selisih dari biaya yang diusulkan operator LRT.
Pemberian PSO ini juga bertujuan agar tarif LRT lebih terjangkau untuk masyarakat luas, sehingga masyarakat bisa berpindah menggunakan moda transportasi umum.
