TANGSELIFE.COM – Sejumlah alumni dan civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatulloh Jakarta menggelar mimbar terbuka, Senin 5 Februari 2024.
Acara yang dihadiri puluhan alumni dan civitas akademika itu diselenggarakan di taman landmark UIN Jakarta, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel).
Pengamat politik sekaligus alumni UIN Jakarta, Ray Rangkuti menyinggung terkait adanya aktivitas tidak beradab dalam tahapan Pemilu 2024.
Ray mencontohkan salah satu aktivitas yang menurutnya tidak beradab yaitu adanya upaya melakukan dinasti politik seperti yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada anaknya Gibran Rakabuming Raka.
“Dinasti politik itu bukan persoalan boleh dan tidak boleh, (tapi) soal keadaban berdemokrasi.”
“Adab itu tentu saja di atas boleh dan tidak boleh,” kata Ray Rangkuti di UIN Jakarta, Senin 5 Februari 2024.
UIN Jakarta Tolak Politik Dinasti
Ray mengungkapkan, meski dalam aturan perundang-undangan tidak ada larangan anak seorang Presiden untuk maju mencalonkan diri sebagai salah satu kontestan Pilpres, namun menurutnya itu termasuk tindakan yang tidak bermoral.
Terlebih, lanjut Ray, proses majunya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil Presiden dinilai turut terbantu dengan peran beberapa keluarga dan saudaranya.
“Moral demokrasi menghendaki dinasti politik itu tidak boleh dilakukan, tapi kalau pandangan moralnya dianggap sumir (pendek atau ringkas, red), oke kita turunkan ke aturan, dulu pernah kita atur Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 lalu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi,” tuturnya.
“Yang disebut dengan dinasti itu seperti praktik yang dilakukan oleh pak Jokowi saat ini. ”
“Aturannya dibuat oleh paman, dimanfaatkan oleh ponakan, direstui oleh bapak, didukung oleh adik lalu didukung juga oleh ipar,” tambahnya.
Sementara itu, Guru Besar UIN Jakarta bidang politik, Syaiful Mujani meminta penyelenggara Pemilu untuk bekerja secara independen, transparansi, adil dan jujur.
Ia pun mendesak Presiden dan aparat negara untuk bersikap netral dan menjadi pengayom bagi seluruh kontestan di pemilu 2024 ini.
“Mendesak Presiden agar dengan sungguh-sungguh mengelola pemerintahan demi dan untuk kepentingan nasional. Bukan demi kepentingan keluarga atau kelompok dengan mengatasnamakan kepentingan nasional,” tuturnya.
“Aktivitas Presiden yang akhir-akhir ini terlihat seperti lebih condong mengutamakan kepentingan elektoral salah satu paslon bukanlah sikap seorang Presiden sebagai negarawan,” pungkasnya.
