TANGSELIFE.COM – Para pekerja di Australia kini resmi dilindungi secara hukum apabila mereka mengabaikan panggilan kantor di luar jam kerja.
Hal itu disebabkan adanya undang-undang (UU) baru bernama ‘Right to disconnect’ yang mulai diberlakukan pada Senin, 26 Agustus 2024 kemarin.
Undang-undang ini dibuat untuk melindungi waktu pribadi para pekerja dari email maupun panggilan terkait pekerjaan mereka.
Aturan ini memastikan para karyawan tidak dihukum karena menolak, membaca, atau menanggapi kontak dari kantor atau bos mereka di luar jam kerja.
Bagi para bos atau perusahaan yang tetap melakukan hal itu, pihak berwenang akan mengintervesi, bahkan bisa mengenakan denda sampai ribuan dollar Australia.
Jika terjadi perselisihan, karyawan bisa mengadu pada lembaga yang mengatur hubungan antara pengusaha dan pekerja yakni Fair Work Commision (FWC).
FWC bakal menentukan ketidakwajaran berdasarkan faktor peran, keadaan pribadi, dan metode kontak.
Apabila pengusaha atau kantor terbukti melanggar, FWC bisa mengenakan denda 19.000 dollar Australia (atau sekitar Rp198 juta).
Sementara itu denda maksimal bagi perusahaan mencapai 94.000 dollar Australia (atau sekitar Rp981 juta atau hampir Rp1 miliar).
Pendukung UU soal pekerja di Australia ini memberikan kepercayaan diri bagi para karyawan untuk melawan invasi yang terus menerus terhadap kehidupan pribadi mereka melalui email, SMS, dan telepon.
Tekanan seperti ini telah menjadi tren pasca-pandemi Covid-19, saat batas antara rumah dan pekerjaan menjadi kabur.
Seorang pekerja di bidang periklanan di Sydney bernama Rachel Abdelnour menyebut perubahan ini membantunya tak terhubung dalam industri di mana kliennya sering memiliki jam kerja yang berbeda.
Di samping itu, reformasi ini justru disambut kurang baik oleh kalangan industri papan atas. Salah satunya adalah the Australian Industry Group yang menyebut aturan baru tersebut sangat membingungkan.
“Kami khawatir ini akan menjadi sangat sulit, baik bagi perusahaan maupun karyawan karena kita akan masuk ke wilayah yang belum dipetakan di sini. Biasanya selalu ada kesepakatan di suatu kantor mengenai kapan seseorang bisa dan tak bisa dihubungi. Kini ada ketidakpastian yang besar tentang bagaimana undang-undang baru ini, lengkap dengan hukuman pidana bagi pemberi kerja, akan benar-benar berjalan dalam praktiknya,” ucap Innes Willox selaku Kepala Eksekutif grup pada kantor berita AFP.
Sebuah survei yang dilakukan Australia Institute disebutkan bahwa warga Australia bekerja rata-rata 281 jam lembur tanpa dibayar pada 2023.
Mereka menilai waktu tersebut setara dengan sekitar 88 miliar dollar AS.
Hadirnya UU terbaru ini, Australia bergabung dengan sekitar dua lusin negara yang memiliki perlindungan serupa, termasuk Perancis, yang memperkenalkan peraturannya sendiri pada 2017.
Walaupun bertujuan untuk mendukung keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik, UU ini juga mengakui perlunya kontak darurat yang memungkinkan pemberi kerja untuk tetap menghubungi staf jika diperlukan.
