TANGSELIFE.COM – Badai PHK (Pemutusan Hubungan Kerja kian mengkhawatirkan. Bahkan terjadi peningkatan signifikan dibandingkan tahun lalu.
Tentu harus ada langkah cepat dari pemerintah, guna mengantisipasi semakin tingginya angka pengangguran akibat PHK.
Badai PHK terjadi, karena beberapa industri padat karya yang tutup, misalnya PT Sepatu Bata Tbk (BATA). Mereka menutup salah satu pabrik sepatu di daerah Purwakarta, Jawa Barat.
Akibat penutupan pabrik ini, 233 pekerja harus menerima kenyataan pahit yaitu terkena PHK massal.
Sama seperti PT Panarub Industry, produsen sepatu untuk merek-merek terkenal seperti Adidas. Pabrik ini berlokasi di Tangerang, Banten, Terjadi PHK sebanyak 1.400 karyawan.
Dari data Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) lonjakan PHK pada periode Januari-Mei 2024 dibandingkan periode yang sama 2023.
Dengan total tenaga kerja yang ter-PHK sebanyak 27.222 atau naik 48,49% dari tahun sebelumnya yang mencapai 18.333.
Namun, dari data Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut ada perbedaan data PHK milik Kemnaker dengan Divisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Partai Buruh.
Dari data serikat buruh menunjukkan angka yang jauh lebih besar, hampir lima kali lipatnya.
“Dari data kami, ada perbedaaan data dengan Kemnaker. Data Litbang Partai Buruh dan KSPI ada 127 ribu buruh sudah ter-PHK di industri tekstil,” kata Said Iqbal.
Bahkan, gelombang badai PHK ini bis terus bertambah, jika pemerintah tak kunjung mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, dan peraturan Dirjen Perhubungan Darat yang membolehkan aplikator/platform online asing membuka usaha jasa kurir dan logistik.
“Dengan adanya kebijakan itu, kami prediksi bisa lebih dari 20 ribu buruh di industri kurir dan logistik akan ter-PHK kalau tidak mencabut Peraturan Menteri Perhubungan atau Dirjen Perhubungan Darat,” ungkapnya.
PHK terbesar terjadi di Provinsi Banten dengan jumlah 5.859 orang atau pekerja.
Banyaknya PHK di provinsi tersebut tak bisa dilepaskan dari relokasi perusahaan-perusahaan ke provinsi lain, terutama Jawa Tengah.
