Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp1.020,4 Triliun, Rp562,2 Triliun Dirasakan Langsung oleh Rakyat

14 Agustus 2023 | 10:12 WIB

upah minimum, bantuan uang tunai, UMP 2024 — Siswa yang sudah ditetapkan sebagai penerima PIP Tahap 2 bisa mendapatkan bantuan uang tunai Rp1 juta. Cara cek penerima PIP bisa melalui situs SIPINTAR di https://pip.kemdikbud.go.id. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemdikbud) telah mengumumkan nama-nama penerima bantuan PIP per 30 Juni 2023 lalu. Cara cek penerima PIP bisa melalui situs SIPINTAR di https://pip.kemdikbud.go.id.

TANGSELIFE.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, memaparkan sejumlah daftar Belanja Pemerintah Pusat (BPP) hingga akhir Juli 2023.

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terbagi atas Kementerian/Lembaga, perlindungan sosial, petani, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pendidikan dan infrastruktur.

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sudah terealisasi sebesar Rp1.020,4 triliun, dimana sebesar Rp562,2 triliun atau 55,1% dirasakan langsung oleh rakyat.

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Rp562,2 Triliun untuk Rakyat

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, merinci Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp562,2 triliun dialokasikan pada program yang memberi manfaat langsung ke rakyat.

Dana Rp562,2 triliun diberikan untuk rakyat dalam bentuk perlindungan sosial, petani, UMKM, pendidikan, dan infrastruktur.

Untuk perlindungan sosial, petani, dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) melalui Program Keluarga Harapan (PKH) terdapat alokasi dana sebesar Rp14,9 triliun untuk 9,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta kartu sembako sebanyak Rp22,2 triliun untuk 18,7 juta KPM.

Sedangkan bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp27 triliun untuk 96,7 juta peserta.

Selain itu juga ada bantuan benih dan pupuk organik Rp463,7 miliar, bantuan alsintan Rp250 miliar, bantuan ternak Rp62,4 miliar, dan bantuan benih ikan, kepiting, dan udang Rp19,2 miliar.

Di bidang pendidikan, belanja dimanfaatkan untuk Program Indonesia Pintar sebesar Rp6,2 triliun untuk 11,07 juta siswa, program KIP Kuliah Rp6,1 triliun untuk 718,7 ribu mahasiswa, BOS Kementerian Agama sebesar Rp7,1 triliun untuk 6,2 juta siswa, dan BOPTN Rp2,3 triliun untuk 197 PTN.

“Pembangunan/rehabilitas infrastruktur seperti sarpras pendidikan, sanitasi, persampahan, SPAM, jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan, dan irigasi sebesar Rp73,1 triliun, juga bantuan bencana Rp1,5 triliun,” papar Sri.

Adapun Belanja Pemerintah Pusat (BPP) bagi non Kementerian/Lembaga diperuntukkan untuk subsidi dan kompensasi listrik Rp48,5 triliun atau Rp6,9 triliun per bulan untuk 39,2 juta pelanggan, subsidi LPG 3 kg Rp37,7 triliun sebesar Rp5,4 triliun per bulan, subsidi dan kompensasi BBM Rp59,7 triliun atau Rp8,5 triliun per bulan.

“Ini juga mencakup subsidi perumahan Rp452,9 miliar untuk 111 ribu unit dan Kartu Prakerja Rp2,5 triliun,” pungkas Sri.

Bansos 2023 PKH Terus Bergulir

Program Bansos 2023 ini adalah upaya percepatan penanggulangan kemiskinan melalui program pemberian bantuan kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat.

Pemerintah akan terus menggulirkan Bansos 2023 PKH atau BPNT di tahun 2023.

Bansos BNPT Kartu Sembako atau PKH 2023 akan diberikan kepada keluarga yang tercatat dan telah sesuai dalam data Kemensos.

Cara daftar dan cek penerima bansos bisa melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos.

Pendapatan Negara Makin Solid

Selain belanja, pendapatan negara sampai akhir Juli 2023 pun tumbuh solid.

Pendapatan negara mencapai Rp1.614,8 triliun yang artinya telah terkumpul 65,6% dari target APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2023.

“Cukup baik, sangat kuat sebetulnya, dan ini pertumbuhan 4,1% dibandingkan penerimaan akhir Juli tahun lalu,” ujar Sri Mulyani Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Agustus 2023.

Penerimaan pajak tumbuh positif mencapai Rp1.109,10 T (64,56 % dari target), penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp149,83 T (49,4% dari target), dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) mencapai Rp355,5 T (80,6% dari target).