TANGSELIFE.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, memaparkan sejumlah daftar Belanja Pemerintah Pusat (BPP) hingga akhir Juli 2023.
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terbagi atas Kementerian/Lembaga, perlindungan sosial, petani, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pendidikan dan infrastruktur.
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sudah terealisasi sebesar Rp1.020,4 triliun, dimana sebesar Rp562,2 triliun atau 55,1% dirasakan langsung oleh rakyat.
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Rp562,2 Triliun untuk Rakyat
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, merinci Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp562,2 triliun dialokasikan pada program yang memberi manfaat langsung ke rakyat.
Dana Rp562,2 triliun diberikan untuk rakyat dalam bentuk perlindungan sosial, petani, UMKM, pendidikan, dan infrastruktur.
Untuk perlindungan sosial, petani, dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) melalui Program Keluarga Harapan (PKH) terdapat alokasi dana sebesar Rp14,9 triliun untuk 9,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta kartu sembako sebanyak Rp22,2 triliun untuk 18,7 juta KPM.
Sedangkan bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp27 triliun untuk 96,7 juta peserta.
Selain itu juga ada bantuan benih dan pupuk organik Rp463,7 miliar, bantuan alsintan Rp250 miliar, bantuan ternak Rp62,4 miliar, dan bantuan benih ikan, kepiting, dan udang Rp19,2 miliar.
Di bidang pendidikan, belanja dimanfaatkan untuk Program Indonesia Pintar sebesar Rp6,2 triliun untuk 11,07 juta siswa, program KIP Kuliah Rp6,1 triliun untuk 718,7 ribu mahasiswa, BOS Kementerian Agama sebesar Rp7,1 triliun untuk 6,2 juta siswa, dan BOPTN Rp2,3 triliun untuk 197 PTN.
“Pembangunan/rehabilitas infrastruktur seperti sarpras pendidikan, sanitasi, persampahan, SPAM, jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan, dan irigasi sebesar Rp73,1 triliun, juga bantuan bencana Rp1,5 triliun,” papar Sri.