TANGSELIFE.COM-Puluhan ribu buruh terus mengalir ke Jakarta dan berbagai daerah di Provinsi Banten dan Jawa Barat termasuk dari Jakarta sejak pagi, Senin 1 Mei 2023.
Kedatangan kaum buruh dengan bus, truk, bak terbuka dan sepeda motor itu guna berdemonstrasi dalam rangka peringatan Hari Buruh atau May Day 2023.
Tapi, puluhan ribu buruh itu hanya bisa berdemo di kawasan Patung Kuda, Monuman Nasional (Monas), Jakarta Pusat.
Para buruh yang mulanya merencanakan berdemo di depan Istana Negara dan Mahkamah Konstitusi (MK) urung dilakukan karena melarang oleh pihak kepolisian.
Pantauan di lokasi, massa buruh dari berbagai organisasi buruh itu menyebar di sejumlah titik di sekitar kawasan Patung Kuda.
Mereka berkumpul sesuai masing-masing organisasinya yang ditandai dengan seragam dan juga bendera yang mereka kibarkan. Mereka lantas melakukan orasi dengan pengeras suara di atas bak mobil terbuka.
Kelompok-kelompok itu terpecah dan berorasi di beberapa lokasi. Sambil berorasi, terdengar teriakan pemacu semangat dari para buruh.
Seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), serta Partai Buruh berorasi masing-masing tempat.
“Sesuai jadwal, kami berdemo di depan Istana Negara dan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) tetapi oleh pihak kepolisian tidak diizinkan,” terang Said Iqbal, Presiden Partai Buruh, Senin 1 Mei 2023.
Karena adanya larangan kepolisian tersebut, aksi demo para buruh pun berpusat di lokasi tersebut. Para pendemo tidak bisa bergerak ke Istana Negara maupun ke Gedung MK.
Said Iqbal juga mengatakan ada lebih 50 ribu buruh yang menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional yang digelar di Jakarta tersebut.
Meski tidak bisa menggelar aksi di depan Istana Negara dan Gedung MK, tapi kaum buruh yang menggelar demo itu akan mengikuti May Day Fiesta di Istora Senayan.
Berikut Ini Tujuh Tuntutan Kaum Buruh saat May Day 2023:
1. Cabut Omnibus Law UU No 6 Tahun 2023 tentang Ciptaker.
2. Cabut parliamentary threshold 4 persen dan presidential threshold 20 persen karena membahayakan demokrasi.
3. Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
4. Tolak RUU Kesehatan
5. Reforma agraria dan kedaulatan pangan. Tolak bank tanah, tolak impor beras kedelai dan lain-lain.
6. Pilih Capres yang pro buruh dan kelas pekerja. Partai buruh haram hukumnya berkoalisi dengan parpol yang mengesahkan UU Ciptakerja.
7. HOSTUM alias hapus out sourcing dan tolak upah murah.
