TANGSELIFE.COM – Hasil Pemungutan Suara Ulang atau PSU di Sumbar (Sumatera Barat) dapat merubah keputusan KPU RI terkait Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih.
Saat ini KPU masih menunggu rekapitulasi berjenjang dari TPS hingga tingkat pusat terhadap PSU itu.
Mengenai Hasil PSU di Sumbar itu, disampaikan Anggota KPU Betty Epsilon Idroos usai meninjau pelaksanaan proses PSU hingga penghitungan suara di Padang, Sumbar, Sabtu, 13 Juli 2024.
“Ini akan mengubah hasil, Kita menunggu rekapitulasi berjenjang. Tapi KPU RI akan menunggu untuk semua PSU yang terlibat, karena akan mengubah keputusan KPU terkait dengan hasil Pemilu 2024,” katanya.
Diketahui, PSU calon DPD untuk Pemilu 2024 merupakan perintah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 pada sidang perselisihan hasil Pemilihan Umum 2024.
Dalam putusan mK tersebut KPU diperintahkan lakukan PSU dengan mengikutsertakan Irman Gusman, yang juga sebagai Pemohon dalam perkara tersebut sebagai peserta.
Irman sempat dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan KPU dalam daftar calon sementara pada 18 Agustus 2023.
Namun, pada 3 November 2023 nama Irman tidak masuk dalam daftar calon tetap (DCT).
Mantan anggota DPD RI ini lalu menggugat keputusan KPU Nomor 360 sekaligus juga menolak keputusan KPU
Nomor 1563/2023 yang menetapkan 15 calon anggota DPD Provinsi Sumbar.
Sebelum menggugat ke MK, Irman menggugat keputusan KPU tersebut ke PTUN.
Hasil putusan PTUN tersebut memerintahkan KPU agar mengikutsertakan Irman sebagai peserta.
Selain PTUN, Irman juga membuat laporan ke Bawaslu yang pada putusannya Bawaslu memerintahkan KPU agar mengikuti putusan PTUN tersebut.
Sedangkan alasan KPU tidak memasukan nama Irman sebagai calon anggota DPD karena memedomani putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023 yang menjelaskan mantan terpidana harus memenuhi masa jeda 5 tahun terhitung setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (bebas murni) pada masa pendaftaran calon.
Kendati begitu, MK dalam amar putusannya juga memerintahkan agar Irman mempublikasikan jati dirinya sebagai mantan terpidana.
Pada putusan tersebut, MK memerintahkan KPU untuk menyelesaikan PSU selama 45 hari sejak putusan dibacakan pada 10 Juni 2024.
Follow WhatsApp Channel Tangselife
