TANGSELIFE.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah melakukan pembuangan sampah ke Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) Nambo yang berada di Kabupaten Bogor.
Kepala DLH Kota Tangsel, Wahyunoto Lukman mengatakan, sampah yang dibuang ke TPA Nambo hanya sebesar 20 ton perhari dan telah berjalan selama hampir 1 bulan.
Kerjasama tersebut dikabarkan untuk meminimalisir banyaknya sampah yang dibuang ke lokasi penampungan sampah Tangsel yaitu TPA Cipeucang.
“Kita ke Nambo sudah jalan, walaupun dalam jumlah yang kecil,” kata Wahyunoto di Taman Tekno Jeletreng, Kecamatan Serpong, Rabu 6 Maret 2024.
Wahyu tak menampik bahwa sampah yang di buang ke TPA Nambo sebesar 20 ton perhari terbilang sedikit jika dibandingkan produksi sampah Tangsel yang diprakirakan mencapai 1.000 ton.
Oleh karena itu ia mengaku akan kembali melakukan negosiasi dengan pemerintah Kabupaten Bogor untuk menambah jumlah kuota sampah Tangsel yang bisa dibuang ke TPA Nambo.
“Tetapi kita akan terus melakukan negosiasi supaya kapasitasnya ditambah. Karena mereka juga masih baru, masih secara paralel mempersiapkan teknologi, sistem dan saran prasarana disana, kita uji coba berjalan 18 sampai 20 ton perhari,” tuturnya.
Kerja Sama Soal Sampah dengan Lebak Belum Ada Titik Terang
Wahyunoto mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya masih terus menjalin komunikasi dengan kabupaten dan kota lain untuk kerjasama pembuangan sampah.
Penjajakan kerjasama termasuk dengan Pemerintah Kabupaten Lebak untuk pembuangam sampah ke TPA Dengung.
Rencana pembuangan sampah Tangsel ke Lebak sendiri telah mencuat sejak tahun 2023 lalu dan direncanakan akan terealisasi pada awal tahun 2024.
Namun hingga memasuki bulan Maret 2024, kerjasama pembuangan sampah tak kunjung terealisasi.
Ia menyebut, permasalahan pengolahan sampah hampir merata dirasakan oleh seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Banten.
“Sambil kita terus berupaya menjalin kerjasama dengan daerah kabupaten kota yang lain. Karena di kabupaten kota yang lain masalahnya juga sama, sampah belum tertangani dengan baik,” tuturnya.
Terlebih, lanjut Wahyunoto, dalam proses penjajakan kerjasama, seringkali daerah tersebut meminta dibangunkan fasilitas penunjang terlebih dahulu.
Menurutnya hal itu menjadi salah satu faktor kerjasama pembuangan sampah sedikit terhambat.
“Jadi kami memaklumi ketika mereka ingin bekerjasama kemudian diminta fasilitas terlebih dahulu, itu juga menjadi point-point yang memperlambat terlaksananya untuk penanganan kerjasama,” ujarnya.
“Masih di cari titik temu, titik tengah, agar sama-sama menguntungkan tidak ada yang dirugikan.”
”Kita juga tidak mau terbebani dengan permintaan-permintaan dari mereka,” pungkasnya.
