TANGSELIFE.COM- Pemprov Banten mulai bergerak lebih serius dalam merespons persoalan banjir Tangerang Raya dalam beberapa hari terakhir.
Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah program normalisasi daerah aliran sungai (DAS) dengan total anggaran mencapai Rp35 miliar yang dialokasikan pada tahun ini.
Program normalisasi sungai untuk atasi banjir Tangerang Raya tersebut menjadi bagian dari strategi jangka menengah hingga panjang Pemprov Banten dalam menekan risiko banjir, terutama di kawasan padat penduduk yang kerap menjadi langganan genangan saat curah hujan tinggi.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, Arlan Marzan, mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera melakukan survei lapangan usai rapat koordinasi lintas pemerintah daerah. Survei ini bertujuan memetakan titik-titik kritis yang menjadi penyebab terhambatnya aliran air.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian khusus adalah Sungai Cirarab di wilayah Kutabumi. Sungai tersebut mengalir melintasi Kabupaten Tangerang hingga Kota Tangerang dan dinilai memiliki sejumlah titik rawan banjir.
“Survei akan difokuskan pada area yang masih tergenang untuk mengetahui penyebab utama air tidak mengalir dengan lancar,” ujar Arlan.
Sebelumnya, tim PUPR Provinsi Banten juga telah melakukan pengecekan di Bendungan Sarakan, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang. Hasilnya menunjukkan kondisi bendungan relatif normal, namun banjir justru terjadi di wilayah hulu.
“Ini mengindikasikan adanya sumbatan aliran, bukan pada bendungannya,” kata Arlan, Selasa (27/1/2026).
Dalam program normalisasi nanti, intervensi yang akan dilakukan meliputi pengerukan sedimentasi lumpur serta pembangunan turap di sepanjang aliran sungai. Namun, Arlan menegaskan bahwa penanganan akan dilakukan secara bertahap.
“Anggaran yang tersedia masih bersifat global, jadi lokasi prioritas akan ditentukan berdasarkan hasil survei. Tidak mungkin semua ditangani sekaligus,” jelasnya.
Evaluasi yang dilakukan Pemprov Banten bersama para bupati dan wali kota se-Tangerang Raya menemukan bahwa penyempitan sungai serta bangunan yang melanggar garis sempadan sungai menjadi faktor dominan penyebab banjir.
Gubernur Banten, Andra Soni, menyampaikan bahwa rapat koordinasi digelar tidak hanya untuk mengevaluasi dampak banjir, tetapi juga untuk merumuskan langkah mitigasi berkelanjutan.
“Dalam beberapa hari terakhir, wilayah yang terdampak paling parah memang Tangerang Raya. Karena itu, fokus kita adalah evaluasi menyeluruh dan langkah pascabanjir,” ujar Andra.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin semata-mata menjadikan curah hujan tinggi sebagai kambing hitam. Menurutnya, persoalan banjir harus dilihat secara komprehensif dan ditangani secara kolaboratif.
“Kami tidak hanya bicara soal debit hujan, tetapi apa yang bisa kita lakukan bersama agar banjir ini bisa diminimalkan ke depan,” tuturnya.
