TANGSELIFE.COM- Nama Bupati Pati Sadewo kini kembali menjadi sorotan nasional karena terjaring Operasi Tangkat Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kepala daerah Kabupaten Pati, Jawa Tengah itu ditangkap pada Senin, 19 Januari 2026 atas dugaan praktik pengisian jabatan di lingkungan pemerintah daerah.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi penangkapan Bupati Pati Sadewo itu, bersama dengan sejumlah pihak lain yang turut diamankan dalam operasi senyap tersebut.
Meskipun demikian, identitas pihak lain selain Bupati Pati masih belum diungkap secara resmi.
Ironisnya, OTT ini terjadi saat Kabupaten Pati tengah dilanda banjir besar, ketika ribuan warga masih berjuang menghadapi lumpuhnya aktivitas dan kerugian akibat bencana.
“Ya di antaranya itu yang diamankan, nanti kami akan update secara lebih lengkap,” ujar Budi Prasetyo, Selasa (20/1/2026).
Sebelum terjaring OTT KPK, Bupati Pati Sadewo ini memang memiliki rekam jejak kontroversi terpanjang pemimpin daerah hanya dalam waktu singkat sejak dilantik.
Melansi dari kompas.com, berikut ini sejumlah kontroversi yang dilakukan oleh Bupati Sadewo.
Sejumlah Kontroversi Bupati Pati Sadewo Selama Menjabat
Sudewo terpilih sebagai Bupati Pati periode 2025–2030 lewat Pemilu 2024, berpasangan dengan Risma Ardhi Chandra.
Namun sejak awal masa jabatan, kebijakan dan sikap politiknya kerap memicu penolakan publik.
Berikut rangkuman kontroversi Sudewo yang membentuk citra kepemimpinannya di mata masyarakat.
1. Pajak PBB Melonjak hingga 250 Persen
Nama Sadewo pertama kali mencuat adalah ketika dirinya mengeluarkan sebuah usulan mengenai penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berdampak pada lonjakan PBB-P2 hingga 250 persen.
Tingginya lonjakan tersebut memicu kemarahan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Ribuan warga Pati sontak langsung mengecam hal itu dan meminta Sadewo untuk mundur dari jabatannya selaku kepala daerah Kabupaten Pati.
Masyarakat Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu itu bahkan memberi tenggat waktu hingga 13 Agustus 2025 agar Sudewo mengundurkan diri demi menjaga stabilitas daerah.
2. Tantang Warganya Demo
Di tengah kemarahan akan kenaikan Pajak PBB, alih-alih meredam situasi, Sudewo justru sempat melontarkan pernyataan bernada menantang warga yang hendak berdemo.
“Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang sekalian. Saya tidak akan gentar,” ucapnya kala itu.
Dia juga menyebut bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang untuk tawar-menawar dengan publik terkait kenaikan pajak dan demo besar.
Namun, sikapnya itu segera ia sesali dengan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui sebuah konferensi pers yang digelar di Pendopo Kabupaten Pati pada Kamis (7/8/2025).
Dalam hal tersebut ia meralat ucapannya yang sebelumnya dan tidak bermaksud untuk menantang warga.
3. Pemecatan Massal Honorer RSUD
Pada 2025, ratusan pegawai honorer RSUD RAA Soewondo diberhentikan setelah gagal seleksi, tanpa kejelasan pesangon.
Hal tersebut membuat banyak orang menilai bahwa apa yang dilakukan sang bupati tidaklah manusiawi.
Sadewo seolah merendahkan dedikasi pegawai honorer rumah sakit tersebut.
Namun ketika mereka ingin menyampaikan aspirasinya, lagi-lagi Sadewo justru menyikapi dengan pernyataan kontroversial yang justru memperparah reaksi publik.
“Yang tidak lolos lapor polisi silakan, yang seharusnya lapor polisi itu kami,” kata dia.
Ucapan tersebut terkesan bahwa ia melegalisasi pemecatan tanpa prosedur yang jelas.
4. Aksi Joget dan Saweran di Acara Resmi
Sudewo juga sempat menuai kecaman setelah berjoget dan menyawer biduan dangdut Trio Srigala dalam agenda resmi di Pendopo Kabupaten.
Pertunjukan yang menampilkan biduan dengan goyangan sensual itu dinilai tidak mencerminkan etika pejabat publik.
5. Kebijakan Lima Hari Sekolah
Kebijakan kontroversi selanjutnya yang dilakukan oleh Bupati Pati Sadewo adalah penerapan lima hari sekolah sejak Juli 2025.
Sadewo menilai bahwa kebijakan tersebut bisa membuat siswa menjadi lebih produktif serta memberikan waktu untuk berlibur bersama keluarga pada akhir pekan.
Hal tersebut memicu penolakan dari kalangan ulama, santri, dan guru ngaji.
Kebijakan itu dianggap mengganggu kegiatan TPQ dan Madrasah Diniyah.
Akhirnya, aturan tersebut dibatalkan dan sistem enam hari sekolah kembali diberlakukan.
6. Proyek Renovasi Masjid Rp 15 Miliar
Di tengah polemik pajak saat itu, ternyata Pemkab Pati menggelontorkan Rp 15 miliar untuk renovasi Masjid Agung Baitunnur.
Hal tersebut memancing amarah ribuan santri yang tergabung dalam Alinasi Santri Pati untuk Demokrasi (ASPIRASI) dengan melakukan unjuk rasa untuk meminta kejelasan terkait urgensinya proyek tersebut.
7. Terseret Kasus DJKA Kemenhub
Nama Sudewo juga muncul dalam kasus suap pembangunan jalur kereta Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Ia dipanggil sebagai saksi dan mengakui menerima uang, namun membantah keterkaitannya dengan praktik suap.
8. Dilaporkan Massal ke KPK
Berbeda dengan kebanyakan pejabat yang biasanya dekat dengan warganya, Bupati Pati Sadewo justru seolah menjadi musuh bersama bagi rakyatnya.
Pada September 2025, ratusan warga Pati mendatangi Gedung Merah Putih KPK sambil membawa spanduk “Save Pati”.
Mereka melaporkan Sudewo atas dugaan penyalahgunaan kewenangan.
9. Upaya Pemakzulan Gagal
Setelah aksi unjuk rasa, pelaporan ke KPK, tak ada satupun respon dari Sadewo yang bisa meredamkan amarah warga atau paling tidak menjawab permintaan warga untuk turun dari jabatannya.
Akhirnya warga Pati mendesak agar Sadewo dimakzulkan.
Namun, sesakan pemakzulan Sudewo akhirnya kandas setelah DPRD Kabupaten Pati menolak wacana pemberhentian.
Mayoritas fraksi menolak, kecuali PDIP yang menyatakan dukungan.
OTT KPK pada Januari 2026 menjadi babak baru dalam perjalanan politik Sudewo.
Publik kini menanti langkah hukum lanjutan KPK sekaligus dampaknya terhadap stabilitas pemerintahan Kabupaten Pati.
Follow WhatsApp Channel Tangselife
