TANGSELIFE.COM – Pemerintah Cina memperkenalkan sistem poin, yakni penilaian peringkat untuk para live streamer, lewat aplikasi menyerupai TikTok bernama Douyin.

Sistem poin tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah Xi Jinping untuk meningkatkan kontrol atas internet.

Sistem poin dengan enam tingkatan yang telah diuji coba selama hampir setengah tahun ini mulai diberlakukan awal tahun 2024.

Kantor berita Xinhua yang berafiliasi dengan pemerintah Cina melaporkan bahwa sistem poin dirancang untuk ‘menarik benang merah’ dan batasan bagi industri live streaming yang tengah berkembang pesat.

Alhasil pada hari pertama peluncuran sistem, nyaris sebanyak 5.000 live streamer terancam hukuman dan pembatasan akses ke fungsi-fungsi tertentu aplikasi tersebut.

Pembatasan terhadap aplikasi Douyin ini dapat memperluas dan memperkuat sensor Beijing terhadap konten-konten daring.

Saat ini aplikasi tersebut memiliki pengguna aktif tiap bulan melebihi 600 juta.

Pada tahun 2021, Douyin juga meluncurkan mode untuk anak remaja, yakni membatasi jumlah waktu yang boleh dihabiskan pengguna di bawah usia 14 tahun untuk menggunakan aplikasi maksimal 40 menit per hari.

Cara Kerja Sistem Poin

Cara kerja sistem pemeringkat ini, yakni akan ada 100 poin sebagai standar yang diberikan ke semua live streamer.

Bagi para live streamer yang dianggap sebagai profesional, poin yang diberikan lebih banyak, yakni 120 poin.

Poin standar akan dikurangi jika streamer terbukti telah melakukan ‘pelanggaran serius’ dan ‘pelanggaran sedang’.

Jenis pelanggaran serius yakni mencakup konten atau perilaku menampilkan apa yang ditetapkan sensor sebagai vulgar atau mempromosikan pandangan yang tidak sehat tentang suatu hubungan.

Sementara untuk kategori pelanggaran sedang, misalnya sindiran seksual, pseudosains, promosi ‘standar kecantikan yang tidak normal’, serta pelanggaran ketertiban umum dan moral.

Poin standar yang dimiliki streamer yang melanggar hal-hal tersebut otomatis akan dikurangi berdasarkan tingkat keparahan pelanggaran.

Pelanggaran serius akan dikurangi 4 hingga 8 poin dana akan dijatuhkan sanksi ketika poin berada di bawah 70.

Sanksi yang diberikan mencakup pembatasan fungsi sampai larangan total untuk melakukan streaming.

Agenda Politik Cina untuk Konten Online

Banyak pengguna memuji sistem poin yang diberlakukan di platform mikroblog Weibo di Cina.

Para pendukung sistem tersebut mengatakan sistem poin dapat membantu untuk membatasi konten sekaligus mengatur perilaku streamer.

Kendati begitu, seorang mantan manajer influencer bernama KK merasa prihatin terkait sistem pemeringkat yang mungkin dianggap tidak adil tersebut.

“Misalnya menurut Anda saya mengenakan pakaian terlalu minim sehingga siaran langsung saya terkesan seksual,” ujar KK.

“Penilaian itu seharusnya tidak dibuat oleh satu individu atau pun sistem AI, yang hanya didasarkan pada beberapa tangkapan layar,” jelasnya.

Tak hanya KK, profesor komunikasi dan teknologi di Universitas Nasional Yang-Ming Chiao-Tung, Taiwan, bernama Tai Yu-hui, juga menyuarakan keprihatinannya terhadap pedoman terkait ‘pandangan yang tidak sehat mengenai suatu hubungan’ dan ‘standar kecantikan yang tidak normal’.

Menurut Tai, narasi-narasi seperti itu dapat menyerang kelompok minoritas seksual mengingat beberapa streamer pria terlihat feminin.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2021, Cina melarang ‘pria feminim’ tampil di televisi.

Hal tersebut karena Presiden Cina Xi Jinping berusaha mempromosikan hal yang dianggapnya sebagai citra pria ‘maskulin’.

Lebih jauh, Tai menilai sistem pemeringkat ini merupakan bagian dari rencana yang lebih besar Xi Jinping dalam memperluas kendali Partai Komunis di dunia digital.

“Seluruh kebijakan dan nilai-nilai inti Xi Jinping adalah untuk membuat Partai (komunis) kembali memasuki kehidupan sehari-hari masyarakat, mempengaruhi ideologi dan pemikiran mereka,” papar Tai.

Lanjut Tai, pemerintah memang memiliki tanggung jawab untuk mengambil tindakan dalam mengatur konten-konten di media sosial, tetapi Xi Jinping menggunakan hal ini sebagai alasan untuk membenarkan agenda politik sensor sosialnya.

“Jika Anda secara politik tidak benar, sangat besar kemungkinannya Anda akan dicekal,” ujar KK.