TANGSELIFE.COM – Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie, mengaku sedang mencari solusi untuk menyelesaikan masalah 1.800 pegawai honorer yang dirumahkan.
Ribuan pegawai honorer tersebut merupakan mereka yang tidak masuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) beberapa waktu lalu.
“Prinsipnya kami sedang mencari solusi jalan keluar,” kata Benyamin Davnie, Rabu, 4 Februari 2026.
Mereka yang dirumahkan tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Tangsel.
Benyamin menyebut, penyelesaian masalah pegawai honorer perlu mempertimbangkan berbagai aspek, terutama sisi hukum.
Hal itu berkaitan dengan belum adanya payung hukum bagi para honorer setelah terbitnya surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) terkait kepegawaian.
Sementara di sisi lain, pemerintah daerah membutuhkan tenaga mereka untuk memaksimalkan pelayanan masyarakat dapat optimal.
“Saya berharap mereka bisa memahami mengerti, karena kita juga butuh tenaga mereka. Jadi nanti akan ketemu solusinya seperti apa, karena saya tidak mau keluar dari aspek hukumnya,” pungkasnya.
Oleh karena itu Benyamin minta para pegawai untuk bersabar terhadap situasi yang sedang dihadapi, pemerintah memastikan akan mencari jalan keluar terbaik untuk semua pihak.
