TANGSELIFE.COM – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpotensi bengkak di era pemerintahan Prabowo-Gibran.
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024-2029 itu akan dilantik di Jakarta pada 20 Oktober 2024 mendatang.
Adapun potensi APBN bengkak di era pemerintahan Prabowo-Gibran tak lain untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara.
Sebagai informasi, dari total kebutuhan pendanaan IKN sebesar Rp466 triliun, alokasi dana dari APBN hanya Rp90,4 triliun.
Sisanya, alokasi dana dari badan usaha sebesar Rp123,2 triliun, dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Rp252,5 triliun.
Anggaran APBN Era Pemerintahan Prabowo-Gibran Berpotensi Bengkak
Menurut Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, porsi pendanaan IKN yang menitikberatkan pada investasi swasta akan sulit dilakukan.
Sebab sampai saat ini, diketahui belum ada investor asing yang menaruh modal investasi di IKN Nusantara.
Dengan demikian, formulasi anggaran dari pemerintah berpotensi bertambah.
“Sehingga formulasi dari total anggaran IKN-nya pun bisa berubah. Seberapa besar porsi pemerintah?”
“Saya kira ke depan dikhawatirkan porsi pemerintah terutama APBN untuk IKN bisa lebih besar lagi,” ujar Bhima saat media briefing virtual, Selasa 6 Agustus 2024.
Oleh sebab itu, lanjut Bhima, porsi APBN berpotensi membengkak seiring belum adanya investor asing yang masuk di IKN.
Saat ini, kondisi global pun masih bergejolak imbas ekonomi Amerika Serikat (AS) terindikasi akan resesi.
Di samping itu, kondisi global turut dipengaruhi oleh kondisi geopolitik di Timur Tengah yang masih panas.
Kedua kondisi tersebut dinilai akan membuat minat investasi di IKN tidak terlalu besar.
“Investor masih banyak pertimbangan untuk masuk ke IKN terutama 2025, pemilu Amerika akan sangat menentukan risiko dan suku bunga, itu juga akan jadi salah satu pertimbangan,” terangnya.
Adapun jika pembangunan IKN berlanjut di tengah kondisi global sekarang, maka Pemerintah berpotensi menggunakan porsi APBN yang lebih besar.
Sebab jika tidak, akan terjadi perlambatan pembangunan IKN yang jauh dari target awal.
“Kalau dipaksakan akhirnya porsi APBN untuk IKN-nya lebih besar lagi.”
“Tentunya ini akan berkaitan dengan ruang fiskal. Saya pikir ini akan jadi pilihan yang berat,” tandas Bhima.
APBN di Era Prabowo-Gibran Fleksibel
Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan, besaran APBN untuk pembangunan IKN di era pemerintahan Prabowo-Gibran akan menggunakan asas fleksibilitas.
“Jadi itu semuanya tergantung dari pemerintahan yang baru akan melihat prioritasnya, begitu ya.”
“Kalau ditanya sekarang bagaimana besarannya itu bisa asas flexibility melihat kebutuhan dan prioritasnya,” kata Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Selasa 6 Agustus 2024.
Perlu diketahui, pembangunan IKN sudah masuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
Pemerintah pun telah mengalokasikan Rp71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
