TANGSELIFE.COM – Pemerintah mengalokasikan anggaran bansos atau bantuan sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp496 triliun.
Anggaran bansos itu ditujukan untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT), bansos pangan, program keluarga harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran bansos APBN 2024 naik Rp20 triliun dibandingkan APBN 2023 sebesar Rp476 triliun.
“Tahun ini 2024 bansos di dalam APBN kita nilainya Rp496 triliun, jadi beda Rp20 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK belum lama ini.
Anggaran Bansos APBN 2024 Nyaris Rp500 Triliun
Sri Mulyani menegaskan bahwa bansos akan dilakukan sesuai dengan perkembangan kondisi di lapangan.
Oleh karena itu, mantan petinggi Bank Dunia ini berjanji akan memonitor realisasi anggaran bansos dari APBN 2024.
Menyoal bansos yang disorot jelang Pilpres 2024, Sri Mulyani pun angkat bicara.
Ia menegaskan bahwa anggaran bansos sudah ada dalam APBN.
“Saya ingin menekankan pada teman-teman media, bansos itu adalah instrumen dalam APBN. APBN adalah undang-undang.”
“Undang-undang APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik, fraksi di Senayan dan sesudah menjadi undang-undang dia menjadi instrumen negara bersama,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, baru-baru ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) merilis bansos berupa BLT untuk memitigasi risiko pangan.
BLT senilai total Rp600.000 akan diberikan ke 18,8 juta penerima selama tiga bulan, yakni Januari, Februari, dan Maret 2024.
Namun demikian, Jokowi baru akan memberikan BLT tersebut secara sekaligus pada Februari, bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu 2024.
Di lain kesempatan, Sri Mulyani membeberkan asal-usul sumber uang bansos yang perlu diketahui masyarakat.
Menurut Sri Mulyani, masyarakat perlu tahu bahwa anggaran bansos yang diberikan ke masyarakat miskin berasal dari pajak orang mampu atau kaya.
“Masyarakat juga akan ikut tentu mengawasi, ikut memiliki, karena mereka yang mampu membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa.”
“Sedangkan yang tidak mampu mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana,” tandas Sri Mulyani saat Peresmian Rusunara PNS Kemenkeu di Jayapura, Papua, Jumat 2 Februari 2024.
