TANGSELIFE.COM – Baru-baru ini pemerintah menyetujui organisasi masyarakat (ormas) kegiatan mengelola tambang di Indonesia, namun hal itu ditolak oleh jaringan Gusdurian.
Penolakan itu disampaikan langsung oleh Pokja Keadilan Ekologi Jaringan Gusdurian, Inayah Wahid, yang juga putri Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid.
Alasan penolakan itu, karena Gusdurian menilai, bahwa selama Abdurrahman Wahid alias Gus Dur memimpin, tidak perenah memberikan konsesi tambang ke ormas apa mana pun.
“Sejarah kita mencatat, Gus Dur satu-satunya presiden Indonesia yang tidak pernah memberikan konsesi tambang serta melakukan moratorium penebangan hutan untuk keberlanjutan kelestarian ekosistem,” ungkap Inaya.
Inaayah juga menjelaskan, rekam jejak Gus Dur yang selalu konsisten menolak industri ekstraktif yang merusak sumber daya alam dan mengeksklusi rakyat dari ruang hidupnya.
Dengan alasan itu, Gusdurian sebagai salah satu organisasi yang meneruskan nilai dan pemikiran Gus Dur menyayangkan, adanya kebijakan tersebut.
“Kami menolak kebijakan pemerintah untuk memberi izin pada ormas keagamaan karena bertentangan dengan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan izin hanya dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan melalui cara lelang,” jelas pernyataan sikap tersebut.
Selain melanggar aturan yang ada, pandangan Gusdurian industri pertambangan di Indonesia penuh dengan tantangan lingkungan dan etika, termasuk degradasi lahan,penggundulan hutan, dan penggusuran masyarakat lokal.
Bahkan Inayah mengatakan, Gusdurian sendiri, saat ini telah mendampingi berbagai kasus semacam ini, seperti kasus Wadas, Kendeng, Tumpang Pitu, Gorontalo, Pandak Bantul, Banjarnegara, Mojokerto, dan lain sebagainya.
Inayah mendesak pemerintah tegas melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan.
Serta mengajak ormas keagamaan untuk tetap menjadi kekuatan penjaga moral, nilai,dan etika bangsa serta terus menjadi pendamping umat demi kemaslahatan dan kesejahteraan bersama.
“Mengajak warga masyarakat untuk terus mengkritisi kebijakan pemerintah dan memastikan bahwa penyelenggaraan negara tetap sesuai dengan konstitusi dan diperuntukkan untuk kemaslahatan rakyat,” pungkasya.
