TANGSELIFE.COM– Ditemukan kecurangan dalam PPDB 2023 SMA Jawa Barat, akibatnya ada 4.791 siswa yang gagal masuk sekolah impiannya.
Ribuan calon siswa tersebut dinyatakan batal dalam proses PPDB 2023 SMA Jawa Barat lantaran ketahuan memanipulasi daerah domisili atau tempat tinggalnya.
Selain itu, ribuan calon siswa PPDB 2023 SMA Jawa Barat juga kedapatan memalsukan data prestasinya.
Hal tersebut diungkap langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Wahyu Mijaya.
“Ribuan siswa itu bukan hanya memalsukan data Kartu Keluarga (KK). tetapi prestasi juga ada yang manipulasi. Sehingga kita lakukan pencoretan,” kata Wahyu.
Prosedur pencoretan ribuan siswa dari PPDB 2023 SMA Jawa Barat sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, jelas Wahyu.
“Pihak kami sudah mencoret siswa-siswa curang itu sejak PPDB tahap 1 dan 2,” tegas Wahyu.
Berdasarkan data Disdik Jawa Barat, jumlah peserta yang didiskualifikasi dalam PPDB 2023 SMA Jawa Barat terbanyak ada di daerah Kantor Cabang Dinas (KCD) Kabupaten Bogor ada 1.635 siswa.
Disusul oleh KCD Kabupaten Bekasi ada 589 Siswa, lalu KCD Kota Bekasi terdapat 307 siswa, dan terakhir KCD 8 Kabupaten Bandung sekitar 410 siswa.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun langsung turun tangan terkait pencoretan 4.791 calon siswa pada PPDB 2023 SMA Jawa Barat.
Menurutnya, pencoretan pada ribuan siswa ini adalah tindakan tegas untuk memberikan efek jera.
Sebab, kecurangan yang dilakukan calon siswa seperti pemalsuan domosili sangat merugikan dalam proses PPDB ini.
Ridwan Kamil juga memprediksi jumlah tersebut mungkin akan terus bertambah, jika ditemukan lagi banyak kecurangan.
“Sebanyak 4.791 peserta PPDB 2023 Jawa Barat jenjang SMA sudah saya batalkan, kemungkinan akan bertambah jika ditemukan adanya pelanggaran domisili atau tidak seharusnya. Tapi sudah sebanyak itu yang kami diskualifikasi,” tutur Emil.
Atas kejadian ini pemerintah provinsi Jawa Barat juga telah melakukan evaluasi terkait polemik yang terjadi selama proses PPDB 2023 di Jabar sistem zonasi.
Ridwan kamil sendiri juga telah melaporkan hasil kecurangan PPDB yang terjadi di wilayahnya langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).
“Saya sudah lapor langsung ke Mendikbud untuk melakukan evaluasi-evaluasi agar tahun depan tidak terjadi lagi kejadian yang melelahkan seperti sekarang,” tegasnya.
Ridwan Kamil juga berpendapat bahwa sebaiknya penerimaan peserta didik untuk jenjang SMA dipegang kembali oleh pemerintah daerah tingkat kota/kabupaten.
“Impelementasi ketika di era otonomi daerah itu harusnya lebih baik. Sewaktu saya jadi Wali Kota, SMA yang dipegang oleh Wali Kota,” ungkapnya.
“Sekarang penerimaan jenjang SMA aturannya dipegang Provinsi sehingga lebih jauh dibadingkan dengan dulu pada tingkat kota/kabupaten,” tambahnya.
Masalah yang terjadi di lapangan terkait PPDB 2023 ini juga terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia, hal ini juga disampaikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.
Namun, Jokowi menghimbau untuk seluruh pemerintah pusat dan daerah agar menyelesaikan masalah terkait PPDB 2023 secara baik-baik.
Jokowi juga meminta kepada pemerintah untuk memastikan seluh anak Indonesia berkesempatan mendapat pendidikan di sekolah.
Maka sesuai dengan arahan Presiden RI, pihak Disdik Jawa Barat menyarankan untuk calon sisw yang namanya dicoret dari PPDB 2023 SMA Jawa barat untuk melanjutkan pendidikan ke pesantren atau home scholling saja.
