TANGSELIFE.COM – Badan Gizi Nasional mengungkapkan rencana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan menggelontorkan anggaran senilai Rp800 miliar per hari.
Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam penguatan sumber daya manusia (SDM).
Jika direalisasikan secara penuh, program ini ditargetkan menjangkau sampai 82,9 juta penerima dengan total anggaran mencapai Rp400 triliun.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengungkapkan, apabila program Makan Bergizi Gratis ini sudah jalan, maka pihaknya akan belanja Rp1,2 triliun setiap hari untuk investasi SDM masa depan.
“Itu kurang lebih Rp800 miliar setiap hari,” katanya.
Dari hasil uji coba yang melibatkan 3.000 anak dalam satu satuan pelayanan, diperlukan sekitar 200 kg beras, 350 kg ayam atau 3.000 butir telur, 350 kg sayuran, serta 600 liter susu per hari.
Jika program ini berjalan penuh, maka akan ada sekitar 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia yang melayani ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah mulai dari PAUD sampai SMA, termasuk santri dan sekolah-sekolah keagamaan.
Total anggaran tersebut akan digunakan untuk membeli bahan baku menu makanan dari produk pertanian lokal.
Dadan menegaskan, salah satu kelemahan ekonomi Indonesia adalah kurangnya likuiditas di pedesaan.
Melalui program investasi masa depan ini, maka likuiditas desa akan ditingkatkan.
Selain itu, Dadan juga menjelaskan kalau program Makan Bergizi Gratis akan melibatkan koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengadaan bahan baku.
Namun ia tak menutup pintu jika pengusaha besar yang ingin memasok dan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional.
Para pengusaha bisa langsung berkoordinasi dengan koperasi dan BUMDes, agar mendapat cipratan ekonomi dari adanya program ini.
Program Makan Bergizi Gratis rencananya dijalankan pada Januari 2025.
Namun sebelumnya, pada November 2024, Badan Gizi Nasional akan melakukan uji coba dengan jangkauan daerah lebih luas.
Penentuan sasaran peserta uji coba akan dilakukan melalui pihak sekolah, bersamaan dengan Badan Gizi Nasional mendata jumlah ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah untuk memperoleh data riil.
