TANGSELIFE.COM – Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah menelan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 sebesar Rp26,7 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerangkan realisasi sementara anggaran proyek IKN setara 97,6 persen dari pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp27,4 triliun.
“IKN tahun ini (2023) kita belanjakan Rp26,7 triliun, anggaran total Rp27,4 triliun,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta, Selasa 2 Januari 2024.
Secara keseluruhan, total alokasi anggaran proyek IKN dari APBN 2022 hingga APBN 2024 sebesar Rp72,8 triliun.
Dengan rincian sebagai berikut:
– Realisasi anggaran APBN 2022 sebesar Rp5,5 triliun;
– Realisasi sementara APBN 2023 sebesar Rp26,7 triliun; dan
– Alokasi APBN 2024 sebesar Rp40,6 triliun.
“Anggaran 2024 terutama digunakan untuk basic infrastruktur hingga IKN-nya bisa terbangun,” kata Sri Mulyani.
Proyek IKN Telan APBN 2023 Rp26,7 Triliun
Dana APBN 2023 sebesar Rp26,7 triliun direalisasikan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp24,3 triliun serta non-infrastruktur sebesar Rp3,0 triliun.
Penyaluran anggaran infrastruktur IKN sebesar Rp24,3 triliun digunakan untuk pembangunan istana negara dan kawasan ini pusat pemerintahan, kawasan pemukiman, serta pembangunan jalan tol.
Selain itu, biaya tersebut juga digunakan untuk pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, penanganan banjir Sungai Sepaku, serta pengendalian banjir DAS Sungai Sanggai, Pamaluan, Saluang, dan Tengin.
Adapun anggaran non-infrastruktur sebesar Rp3 triliun digunakan untuk koordinasi dan penyiapan dan perencanaan pemindahan ke IKN, rekomendasi kebijakan pada kementerian/lembaga (K/L), dukungan pengamanan Polri, operasional Otorita IKN (OIKN), serta kegiatan pemetaan, pemantauan, dan evaluasi.
Dana Proyek IKN non-APBN
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono yakin akan lebih banyak investor yang menanamkan modal jangka panjang di Kota Nusantara pada tahun 2024 ini.
“Melihat capaian sampai akhir Desember 2023, yakin 80 persen dana pembangunan Kota Nusantara non-APBN bisa terpenuhi,” kata Bambang, belum lama ini.
Menurut Bambang, dana pembangunan proyek IKN yang berasal dari APBN hanya sekitar 19-20 persen.
Selain APBN, dana pembangunan IKN berasal dari kemitraan pemerintah dengan swasta (public private partnership) dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), serta investasi sektor swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Diakui Bambang, sepanjang tahun 2023 telah ada 23 investor dalam negeri yang melakukan peletakan batu pertama dengan nilai investasi non-APBN sekitar Rp41 triliun.
“Selanjutnya sektor komersil di antaranya, pembangunan restoran, kafe, hotel, pusat perbelanjaan, serta prasarana transportasi udara penunjang Kota Nusantara,” ucap Bambang.
Lebih lanjut, berdasarkan data OIKN, pada Januari sampai Februari 2024 akan ada sekitar 15 investor yang melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda mulai melakukan pembangunan di ibu kota negara baru Indonesia.
“OIKN sangat terbuka kepada investor yang sejalan dengan visi ibu kota negara masa depan Indonesia menjadi kota cerdas, inklusif, berkelanjutan, serta kota yang nyaman dan indah untuk ditinggali,” tandas Bambang.
