TANGSELIFE.COM – Peluang tersambungnya moda transportasi Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta ke wilayah Tangerang Selatan (Tangsel) terbuka lagi setelah sebelumnya terhenti.
Rencana tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda), Tuhiyat.
Ia mengungkapkan kalau pihaknya sedang mengupayakan agar pembangunan MRT ke Tangerang Selatan bisa terjadi.
Namun, Tuhiyat menyebut kalau keberhasilan proyek itu juga memerlukan kesiapan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan dan Pemerintah Provinsi Banten.
Hal itu dikarenakan anggaran untuk proyek pembangunan MRT ke Tangerang Selatan berasal dari anggaran pemerintah daerah.
“Karena anggarannya kan dari Pemda,” kata Tuhiyat.
Kata dia, pembangunan MRT ke Tangerang Selatan untuk mendorong konektivitas antar wilayah, juga memudahkan efisiensi masyarakat dalam menggunakan transportasi publik.
Oleh karena itu, ia memastikan pihaknya mendorong tersambungnya MRT ke wilayah tersebut.
Namun, hal itu kemungkinan besar baru dilakukan mulai tahun depan.
Pasalnya, PT MRT Jakarta saat ini masih fokus dalam menuntaskan proyek MRT Jakarta Fase 2 mulai dari Bundaran HI-Kota.
“Akan kita dorong lagi, segera lah ya, setelah ini selesai. Mungkin awal tahun depan. Tapi kita fokus ke Jakarta dulu, ini PR-nya banyak banget. Tapi rencana tersambung ke Tangsel itu ada,” jelasnya.
Pembangunan MRT ke Tangerang Selatan Butuh Dana Rp20 Triliun
Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memperkirakan anggaran pembangunan MRT di Tangsel membutuhkan biaya sekitar Rp20 triliun.
“Kalau MRT itu kira-kira 1 kilometernya itu butuh Rp800 miliar sampai Rp 1 triliun. Panjangnya kira-kira kalau untuk ke Tangerang ada 20 kilometer, jadi butuh Rp20 triliun,” ucap Budi Karya Sumadi.
Dia menjelaskan kalau kebutuhan anggaran tersebut tak mungkin sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN.
Di sisi lain, dia menilai proyek MRT ini sudah menjadi kebutuhan untuk dibangun di Tangsel.
“Bagaimana membuat konektivitas dengan MRT yang telah ada dengan Kota Tangerang ya harus dipikirkan. Namun, karena memang pemerintah banyak tanggung jawabnya, kami harapkan swasta ikut di rencana itu,” pungkas Budi.
