TANGSELIFE.COM – DPRD mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) mengambil langkah tegas terkait adanya tempat karaoke dan prostitusi di atas lahan yang tercatat sebagai aset pemerintah di wilayah Ciputat.
Anggota DPRD Tangsel dari fraksi PSI, Alexander Prabu menyebut, lahan milik pemerintah sejatinya tidak boleh digunakan untuk aktivitas yang tidak memiliki izin.
“Lahan Pemkot tidak boleh digunakan harus mendapatkan izin pemerintah kota, apalagi itu untuk porstitusi dan karoke ilegal,” kata Alex, Senin, 10 Maret 2025.
Ia pun mendesak Pemkot Tangsel untuk menindak tegas pihak yang mengelola tempat karaoke dan prostitusi ilegal tersebut.
“Jadi segera tindak tegas, jika perlu orang orang dipanggil lalu ditutup. Karena itu adanya penyalahgunaan lahan aset dari pemerintah kota,” tegasnya.
Menurut politisi PSI tersebut aset milik Pemkot Tangsel bisa digunakan untuk aktivitas yang lebih bermanfaat, salah satunya untuk pelaku UMKM.
“Bisa juga dibuat destinasi kuliner sehingga bermanfaat positif kepada masyarakat,” pungkasnya.
Lahan Milik Pemkot Tangsel di Ciputat Diduga Dijadikan Tempat Karaoke dan Prostitusi
Diberitakan sebelumnya sebuah tempat karaoke dan prostitusi ditemukan beraktivitas di atas lahan milik Pemkot Tangsel.
Lahan tersebut tepatnya berada di jalan Ir H Juanda, Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat.
Tempat tersebut ditemukan saat Wakil Walikota Tangsel, Pilar Saga Ichsan menggelar operasi gabungan pada Minggu dini hari (9/3).
Namun saat itu tempat tersebut sedang tutup sehingga tidak ada pihak yang dimintai keterangan.
Pilar Saga Ichsan saat itu menegaskan bahwa pihaknya akan meminta jajarannya melakukan penyelidikan terkait tempat tersebut.
