TANGSELIFE.COM- Memasuki awal tahun 2026, isu Tunjangan Hari Raya atau THR Keagamaan 2026 kembali menjadi perhatian utama para pekerja di Indonesia.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pembayaran THR merupakan kewajiban perusahaan yang tidak boleh diabaikan.
Ketentuan mengenai THR Keagamaan 2026 ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016, yang mengatur hak pekerja atas THR keagamaan.
Aturan tersebut berlaku untuk seluruh perusahaan, baik swasta maupun BUMN, serta mencakup pekerja tetap dan pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang memenuhi syarat.
Dalam regulasi itu ditegaskan bahwa THR harus dibayarkan penuh dalam bentuk uang dan tidak boleh dicicil, karena THR merupakan hak normatif pekerja menjelang hari raya keagamaan.
Jadwal Pencairan THR Keagamaan 2026 Sesuai Hari Raya
Pembayaran THR tidak disamaratakan untuk semua pekerja. Waktu pencairannya menyesuaikan dengan hari raya keagamaan yang dirayakan masing-masing pekerja.
Pada tahun 2026, hari raya keagamaan yang menjadi dasar pencairan THR antara lain:
- Idul Fitri: Jatuh pada Maret 2026
- Natal: 25 Desember 2026
- Hari Raya Nyepi: Maret 2026
- Hari Raya Waisak: Mei 2026
- Tahun Baru Imlek: Februari 2026
Batas Akhir Pembayaran THR 2026
Sesuai Pasal 5 Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya. Dengan ketentuan ini, berikut perkiraan batas akhir pembayaran THR 2026:
THR Idul Fitri 2026
Jika Lebaran jatuh 20 Maret → paling lambat 13 Maret 2026
Jika 21 Maret → 14 Maret 2026
Jika 22 Maret → 15 Maret 2026
THR Nyepi 2026
Diperkirakan 19 Maret → paling lambat 12 Maret 2026
THR Imlek 2026
Diperkirakan 17 Februari → paling lambat 10 Februari 2026
THR Waisak 2026
Diperkirakan 31 Mei → paling lambat 23 Mei 2026
THR Natal 2026
Wajib dibayarkan paling lambat 18 Desember 2026
Besaran THR 2026 Sesuai Aturan Pemerintah
Besaran THR telah diatur secara jelas dalam Pasal 2 ayat (1) Permenaker Nomor 6 Tahun 2016.
- Pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih: Berhak menerima THR sebesar 1 bulan upah penuh.
- Pekerja dengan masa kerja minimal 1 bulan namun kurang dari 12 bulan: THR diberikan secara proporsional, dengan rumus: (Masa kerja ÷ 12) × 1 bulan upah
Upah yang menjadi dasar perhitungan THR terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Perusahaan dilarang mengurangi nilai THR dengan alasan apa pun di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sanksi bagi Perusahaan yang Tidak Membayar THR
Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa perusahaan yang terlambat atau tidak membayarkan THR sesuai ketentuan dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari teguran hingga sanksi lanjutan sesuai hukum yang berlaku.
Oleh karena itu, pekerja diimbau untuk memahami haknya, sementara perusahaan diminta mematuhi aturan agar pelaksanaan THR 2026 berjalan tertib dan adil.
Follow WhatsApp Channel Tangselife
