TANGSELIFE.COM – Pemerintah menargetkan peluncuran KTP Digital atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) dilakukan pada bulan Mei 2024.
Rencana peluncuran KTP Digital disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN RB) Azwar Anas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin 25 Maret 2024.
Menurut Azwar Anas, peluncuran KTP Digital atau IKD merupakan bagian dari GovTech Indonesia.
Ia menjelaskan, nantinya masyarakat cukup menggunakan biometrik untuk mendapatkan IKD.
Dengan demikian, masyarakat tak perlu repot lagi datang ke kelurahan untuk membuat kartu identitas.
“Secepatnya Mei (peluncuran KTP Digital), kita sedang kerja keras nanti siang malam sehingga bisa diselesaikan karena pekerjaan ini sudah beberapa bulan,” ujarnya.
Peluncuran KTP Digital Upaya Percepatan Transformasi
Upaya peluncuran IKD merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Azwar mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan prioritas pada sembilan layanan utama yang akan segera diintegrasikan.
Kesembilan layanan utama tersebut kelak akan terintegerasi dalam INA Digital, sebuah platform digital nasional.
Rencana itu, lanjut Azwar, menjadi langkah besar menuju realisasi pemerintahan berbasis elektronik (e-government) yang efisien.
“Sembilan layanan prioritas itu di dalamnya ada beragam turunan, seperti kesehatan ada soal antrean rumah sakit, izin dokter, vaksinasi, sampai imunisasi.”
“Lalu pendidikan ada program Indonesia Pintar dan beberapa lagi. Targetnya ini beres bulan Mei,” terang Azwar.
Layanan publik digital
Menurut Azwar, selama ini sebagian layanan publik sudah digital tetapi masih saling terpisah alias belum ada interoperabilitas, termasuk soal data.
Kondisi banyaknya aplikasi layanan pemerintah, baik di pusat maupun daerah, justru malah membuat warga bingung.
Sementara itu, lanjut Azwar, yang terjadi di banyak negara maju, seluruh layanan sudah terintegrasi.
Di negara maju, warga yang membutuhkan layanan mulai dari pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor lain, tinggal langsung menuju ke satu sistem terpadu.
Berkaca dari kondisi tersebut, pemerintah berencana segera meluncurkan layanan terpadu urusan pemerintahan GovTech yang akan dikelola Perum Peruri.
“Ibaratnya bila selama ini Presiden Jokowi sudah membangun jalan tol secara fisik yang memudahkan mobilitas warga,” ujar Azwar.
“Nah, sekarang dibangun jalan tol layanan publik lewat digital yang membuat pelayanan publik bisa makin cepat dan mudah,” pungkasnya.
