TANGSELIFE.COM- Persiapan ribuan tenaga honorer Banten yang hendak berdemo ke Jakarta pada Senin 7 Agustus 2023 terus dilakukan.
Tapi di tengah upaya persiapan itu, aksi penjegalan agar pegawai non ASN itu tidak berdemo ke DPR RI dan Kemenpan RB dilakukan Pemprov Banten.
Tinggal menghitung hari pelaksanaan demo sekitar 10.000 tenaga honorer Banten itu, tapi upaya penjegalan muncul.
Lantaran Pemprov Banten mengeluarkan surat edaran tentang pembinaan pegawai yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Virgojanti.
Inti dari Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Pemprov Banten itu agar tenaga honorer Banten tidak berdemo ke Jakarta.
Karena itu, Ketua Forum Honorer Banten Taufik Hidayat mengatakan kalau surat edaran Sekda Banten itu merupakan upaya intervensi.
Taufik juga mengatakan kalau surat edaran Pemprov Banten itu juga bentuk intimidasi agar tenaga honorer Banten tak ikut berdemo ke Jakarta.
“Kami ditekan dengan surat edaran itu. Meski begitu, kami tetap berdemo ke Jakarta. Aksi tidak bisa dihentikan,” terangnya, Jumat, 4 Agustus 2023.
Karena sebanyak 10.000 tenaga honorer Banten tetap akan berangkat ke Jakarta memperjuangkan nasib mereka yang terancam kehilangan pekerjaan.
Apalagi, ungkap Taufik juga, 10.000 pegawai honorer Banten hingga kini belum mendapat kepastian dari Pemprov Banten terkait nasib mereka.
“Persiapan kami sudah matang untuk berdemo ke Jakarta. Sewa kendaraan sudah dibayar dan atribut sudah dibuat. Tinggal berangkat,” cetusnya.
Pj Gubernur Larang Tenaga Honorer Banten Berdemo ke Jakarta
Sebelumnya, Pj Gubernur Banten Al Muktabar juga melarang ribuan pegawai honorer Banten berdemo ke Jakarta.
Al Muktabar meminta agar tenaga honorer bersabar terkait rencana penghapusan pegawai non ASN yang akan dilakukan pada akhir tahun ini.
“Saya memohon agar kita menjaga kondusifitas. Karena saya sangat yakin kalau pemerintah memikirkan itu secara sungguh-sungguh. Bersabarlah,” terangnya.
