Batas Waktu Lapor SPT Tahunan 2024 Berakhir Pada Hari Minggu, 31 Maret, Segini Besaran Denda yang Harus Dibayar Jika Terlamabt

30 Maret 2024 | 14:25 WIB

TANGSELIFE.COM– Batas waktu lapor SPT Tahunan 2024 akan berakhir pada hari Minggu, 31 Maret 2024.

SPT Tahunan berisikan laporan terkait pajak penghasilan, pajak terutang, kredit pajak, laba atau rugi, dan harta yang dimilikinya.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati yang mengingatkan untuk seluruh masyarakat agar melakukan lapor SPT Tahunan 2024.

Adapun untuk melaporkan SPT Tahunan ini bisa dilakukan secara online melalui laman resmi djponline.pajak.go.id.

Maka untuk masyarakat yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan masuk dalam kriteria wajib pajak diharuskan untuk melaporkan SPT sebelum masuk tenggat waktu yang ditentukan.

Namun, apa yang akan terjadi jika seseorang terlambat untuk lapor SPT Tahunan 2024? berikut penjelasannya.

Ini yang Akan Terjadi Jika Wajib Pajak Terlambat Lapor SPT Tahunan 2024

Berdasarkan aturan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 7 Ayat 1, wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan akan diberikan denda.

Untuk jangka waktu lapor SPT Tahunan 2024 orang pribadi sampai 31 Maret dan untuk badan usaha sampai 30 April.

Wajib pajak untuk orang pribadi yang melewati tenggat waktu pelaporan SPT Tahunan bisa dikenakan denda sebesar Rp100.000 untuk setiap keterlembatan lapor SPT Pajak Penghasilan (PPh).

Sementara, untuk SPT PPH wajib pajak badan yang melakukan keterlambatan lapor dapat dikenakan denda sebesar Rp1 juta.

Orang pribadi dan badan usaha wajib pajak yang melakukan keterlambatan lapor SPT Tahunan 2024 memang harus diberikan sanksi, namun ada juga kelompok yang tidak dikenai denda administratif.

Kelompok wajib pajak yang mendapat pengecualian dari denda administratif adalah kriteria yang masuk dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang KUP sebagai berikut:

Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia
Wajib Pajak orang priibadi yang tidak lagi melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha
Wajib Pajak orang pribadi yang tidak tinggal lagi di Indonesia atau sudah berstatus menjadi warga negara asing
Wajib pajak untuk badan usaha yang tidak lagi melakukan kegiatan di Indonesia
Wajib pajak untuk badan usaha yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Bendahara yang tidak lagi melakukan pembayaran
Wajib pajak untuk yang kena bencana sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Menteri Keuangan
Kriteria wajib pajak lainnya yang masuk dalam peraturan Menteri Keuangan