TANGSELIFE.COM – Pasangan petahana Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan dipastikan akan kembali mencalonkan diri menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) pada Pilkada 2024 mendatang.
Mereka telah mendapatkan surat penugasan dari DPP Partai Golkar untuk kembali maju memperebutkan kursi pimpinan kota bermotto Cerdas, Modern dan Religius tersebut.
Partai Golkar sendiri berdasarkan hasil pemilihan legislatif 2024 lalu berhasil meraup 11 dari total 50 kursi DPRD Tangsel, artinya partai berlambang pohon beringin itu dapat mengusung pasangan calon kepala daerah tanpa harus membentuk koalisi.
Meski demikian, hal itu tidak membuat Benyamin-Pilar berpuas diri, mereka terlihat tetap menjalin komunikasi dengan partai lain dengan harapan mendapatkan dukungan.
Ini Strategi Benyamin-Pilar untuk Memenangkan Pilkada Tangsel 2024, Begini Kata Pengamat Politik
Langkah politik Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan yang mendaftar di seluruh penjaringan bakal calon kepala daerah yang dilakukan beberapa partai seakan membenarkan bahwa petahana ingin mendapatkan banyak dukungan atau memborong seluruh partai di Tangsel.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan, langkah politik yang dilakukan petahana merupakan upaya untuk dapat memenangkan kembali pertarungan Pilkada mendatang.
Menurutnya dengan mendapatkan banyak dukungan atau memborong partai politik di Kota Tangsel akan membuat petahana dapat memenangkan pertarungan dengan mudah.
“Ya memang kalau diborong semua partainya akan melawan kotak kosong, tidak ada penantang, tidak ada kesempatan bagi warga Tangsel untuk menantang petahana,” kata Ujang kepada Tangselife.com, Sabtu, 4 Mei 2024.
Ujang menyebut, jika rencana Benyamin-Pilar merangkul seluruh partai politik berhasil, maka itu akan menjadi modal kekuatan untuk menjalankan roda pemerintahan kedepannya.
“Saya melihat bahwa itu bagian dari kekuatan petahana untuk bisa memborong dan bisa mengkondisikan partai termasuk kelompok-kelompok strategis di masyarakat agar dalam genggamannya,” ujarnya.
Ujang menuturkan, rencana petahana memborong partai politik tentu akan mengubah eskalasi politik di Tangsel, terlebih dapat membuat Pilkada Tangsel mendatang hanya ada satu pasangan calon atau bahkan melawan kotak kosong.
Menurutnya hal itu akan membuat jalannya roda pemerintah mendatang menjadi rentan, pasalnya pengawasan terhadap pemerintah yang seharusnya dilakukan oleh DPRD juga akan menjadi lemah.
“Pola seperti itu akan memudahkan banyak KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme-red), akan memudahkan penyalahgunaan kewenangan, karena tidak ada kontrol, tidak ada pengawasan yang ketat,” tegasnya.
“Kekuasaan itu di kontrol pun masih banyak penyelewengan, apalagi tidak di kontrol, apalagi pengawas DPRD-nya bisa tutup mata karena memang semuanya pendukung petahana,” tambahnya.
Menurut pria yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Indonesia Political Review itupun harus ada pihak yang berani mengambil langkah untuk menentang petahana.
“Ketika petahana kuat memborong semua partai politik, semua kekuatan politik, ketika tidak ada lawan, tidak ada oposisi, tidak ada pengkritik dan tidak ada yang mengawasi ya ditakutkan kekuasaan ke depan akan disalahgunakan,” tegasnya.
“Karena power tends to corrupt (kekuasaan cenderung korup, red), kekuasaan itu akan cenderung disalahgunakan, and absolute power corrupts absolutely (kekuasaan yang absolut pasti korup, red). Jadi kekuasaan yang terlalu besar yang absolut itu penyalahgunaan kekuasaannya akan semakin besar juga, kan disitu sebenarnya titik berbahayanya,” pungkasnya.
Diketahui pasangan petahana Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan berencana akan mendaftar di seluruh partai yang membuka penjaringan bakal calon kepala daerah untuk Pilkada Tangsel mendatang.
Benyamin-Pilar tercatat telah mengembalikan formulir penjaringan di tiga partai di antaranya PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrat.
Di ketiga partai tersebut, Benyamin-Pilar menjadi satu-satunya pasangan yang mengembalikan formulir pendaftaran dan memiliki peluang besar untuk diusung dalam kontestasi Pilkada.
