TANGSELIFE.COM – Pemerintah kini tengah menyiapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bertugas di IKN Nusantara, Bahkan disiapkan formasi khusus untuk warga Kalimantan.
Hal itu dikatakan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar, Rabu, 17 April 2024.
ASN untuk IKN Nusantara ini, menurut Abdullah menjadi momen bagi putera-puteri Kalimantan khususnya di Kalimantan Timur untuk bekerja di lokasi tersebut.
“Ini merupakan momen, bagi putera-puteri Kalimantan Timur, untuk menjadi bagian dari sejarah penting Indonesia dengan mengabdi sebagai ASN di ibukota negara,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Anas menjelaskan, sejumlah sumber pengisian kebutuhan ASN di IKN.
Diantaranya yaitu, ASN kementerian/lembaga yang pindah ke IKN. Kedua, hasil rekrutmen CPNS khusus pada 2024 yang kini prosesnya sudah dimulai dengan rincian formasi.
“Tiap kementerian atau lembaga saat ini didetilkan formasi CPNS khususnya untuk penempatan di IKN,” ungkapnya.
“Misalnya yang sudah saya cek, di Kemenkes dan Kemenag sudah dialokasikan sekian formasi khusus IKN dari total formasi rekrutmen yang ditetapkan tahun ini. Jadi sejak awal rekrutmen sudah jelas bahwa mereka akan ditempatkan di IKN,” tambah Anas.
Lanjut Anas, untuk formasi selanjutnya dilakukan mutasi pegawai ASN pemda wilayah Kaltim.
“nantinya akan ada beberapa pegawai ASN di wilayah Kaltim yang dimutasi ke IKN,” jelasnya.
Pemerintah pun kini telah menyiapkan kebijakan pengadaan untuk calon ASN pada 2024 ini, untuk mendukung IKN Nusantara.
Maka dari itu. rekrutmen CPNS 2024 pun diarahkan untuk sebagian merekrut fresh graduate yang bakal ditempatkan di IKN.
“Sesuai arahan Presiden Jokowi, pemerintah memberi kesempatan kepada talenta-talenta muda terbaik bangsa, para fresh graduate, untuk mengabdi di IKN,” paparnya.
Dijelaskan Anas juga, bahwa Jokowi memberikan perintah agar kementerian terkait segera memberikan detail skema insentif untuk menunjang kebutuhan ASN yang pindah ke IKN.
Dimana nantinya, tunjangan itu disebut sebagai tunjangan pionir.
“Tapi belum bisa kami sampaikan terkait besaran, periode, dan mekanismenya karena masih dibahas dan menunggu arahan Presiden. InsyaAllah dalam dua pekan ke depan sudah beres,” pungkasnya.
