Pemerintah Usul Karyawan WFH Imbas Polusi Udara yang Semakin Parah

TANGSELIFE.COM – Polusi udara Jakarta yang semakin memburuk membuat pemerintah mengusulkan karyawan WFH atau bekerja dari rumah.

Sigit Reliantoro selaku Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Dirjen PPKL) mengungkapkan kebijakan karyawan WFH bisa jadi solusi mengatasi masalah polusi udara di DKI Jakarta dan sekitarnya.

Meskipun demikian, ia menyerahkan keputusan ini pada masing-masing perusahaan.

“Informasi mengenai kualitas udara sudah terseda di berbagai situs. Itu bisa digunakan masing-masing manajemen untuk menentukan apakah perlu WFH atau tidak. Fleksibilitasnya kita berikan pada masing-masing lembaga untuk mengambil keputusan sendiri,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Dirjen PPKL.

Di sisi lain, volume kendaraan pribadi dinilai jadi penyebab polusi udara di Jakarta kian memburuk.

Namun terkait pengurangan volume penggunaan kendaraan pribadi, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengungkap kalau pihaknya tak berwenang untuk mengatur hal tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Presiden Jokowi Sudah Mendesak agar Karyawan WFH

Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga telah memerintahkan menteri dan kepala daerah di Jabodetabek untuk melakukan beberapa aksi dalam menangani polusi udara.

Salah satu yang bisa diterapkan karyawan WFH atau work from home.

Ia mengungkapkan kalau pemerintah harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home.

Selanjutnya Presiden Jokowi tak mengetahui pasti apakah kesepakatan di ratas ini sampai 75-25 atau di angka lain.

Ia juga sudah memerintahkan jajarannya untuk secepatnya melakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek jadi lebih baik.

Salah satunya adalah rekayasa cuaca hingga percepatan penerapan batas emisi Euro 5 dan Euro 6 khususnya di Jabodetabek.

Selain itu, memperbanyak ruang terbuka hijau juga menjadi solusinya.

Ia meminta segala upaya dipersiapkan meski memerlukan anggaran.

Dalam jangka menengah, ia meminta untuk konsisten mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan beralih ke transportasi umum.

Untuk jangka menengah, Presiden Jokowi berharap aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim diperkuat.

Dalam hal ini harus dilakukan pengawasan terhadap sektor industri dan pembangkit listrik, terutama di sekitar Jabodetabek dan yang terakhir adalah mengedukasi publik seluas-luasnya.