TANGSELIFE.COM- Mantan Gubernur Banten Wahidin Halim ikut angkat suara terkait kecurangan PPDB Banten 2023 jenjang SMA/SMK negeri.
Untuk diketahui, pelaksanaan PPDB Banten 2023 diwarnai kecurangan, mulai numpang KK, penggunaan SKTM, hingga percaloan atau jual-beli kursi.
Wahidin Halim yang akrab disapa WH ini menuding sejumlah kelompok di pemerintahan dan oknum DPRD Banten ikut bermain pada PPDB tersebut.
Mantan Wali Kota Tangerang ini juga mengatakan banyak orangtua mengadu kalau anaknya mau masuk SMA/SMK negeri harus siapkan Rp10 juta.
“Informasi yang saya dapatkan, agar diterima SMA/SMK negeri dimintai oknum Rp10 juta,” ujar Wahidin Halim melalui video, Jumat 14 Juli 2023.
Seharusnya, kata Wahidin Halim juga, pertimbangan masuk ke SMA/SMK negeri adalah siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah.
“Siswa juga bisa masuk ke SMA/SMK negeri bisa melalui jalur prestasi. Baik itu jalur rapor maupun prestasi non-akademik,” katanya juga.
Tapi sayangnya, papar Wahidin Halim lagi, hak-hak anak-anak ini dirampas oleh kelompok-kelompok yang mencari uang atas jual-beli kursi PPDB itu.
“Banyak isu dan orangtua melapor kepada saya, dimintain duit agar anaknya masuk SMA negeri, banyak calo. Ini gak bener ini, zalim,” cetusnya WH lagi.
Menurut Wahidin Halim juga, ulah oknum anggota DPRD Banten menitipkan sejumlah nama untuk masuk sekolah negeri merampas hak anak-anak lain.
Seharusnya anak-anak yang tinggal di Provinsi Banten memiliki kesempatan yang sama bersekolah di SMA dan SMK negeri.
“Diduga PPDB saat ini dimonopoli oleh kelompok berkepentingan. Diduga oknum wakil rakyat di DPRD Banten mempengaruhi PPDB,” paparnya lagi.
Karena itu, Wahidin Halim mengaku sangat prihatin dengan banyaknya persoalan PPDB SMA/SMK negeri saat ini.
WH mengatakan saat menjabat Gubernur Banten, dirinya telah meletakan kebijakan membangun dan mengembangkan sekolah negeri.
“Saya dulu ada program membangun dua SMA dan SMK negeri di tiap kecamatan di Banten,” ungkap juga politisi Partai NasDem ini.
Sayangnya, upaya pemerataan pendidikan yang sudah dia upayakan kini direcoki oknum DPRD dan kelompok yang mencari keuntungan pada PPDB.
Menurut WH juga, banyak oknum DPRD Banten menitipkan nama di SMA/SMK negeri diduga ada kaitannya dengan pencalonan mereka pada Pemilu 2024.
Wahidin Halim Juga Sindir Oknum Sekolah Terlibat Permainan saat PPDB Banten 2023
Selain itu, kata WH lagi, ada juga oknum pihak sekolah bermain untuk mengambil keuntungan dari proses PPDB Banten 2023 ini.
Padahal kepala sekolah dan guru saat ini telah menerima tunjangan dari APBD Banten agar menjalankan proses PPDB sesuai aturan.
Tapi, ujar Wahidin lagi, namun kenyataannya banyak pihak sekolah baik itu kepala sekolah dan guru ikut menjadi bagian dari percaloan PPDB tersebut.
“Saya menyesalkan, kepala sekolah di Banten tunjangannya cukup besar bagitu juga guru tapi masih saja bermain,” ungkap WH lagi.
WH masih ingat dulu guru honorer di Provinsi Banten hanya punya gaji Rp200 ribu-Rp300 ribu sekarang bisa dapat Rp4 juta per bulan.
Ombudsman Banten Temukan Kecurangan PPDB Jenjang SMA Negeri
Sebelumnya, Ombudsman Banten menemukan indikasi sejumlah kecurangan PPDB Banten 2023 termasuk jual-beli kursi.
“Kami menerima sebanyak 36 pengaduan terkait pelaksanaan PPDB 2023,” terang Kepala Ombudsman Banten Fadli Afriadi, Rabu, 12 Juli 2023.
Dia juga mengatakan pihaknya tengah mendalami laporan ketidakberesan PPDB terkait jual-beli kursi tersebut.
Sedangkan Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Banten, Zainal Muttaqin membenarkan ada dugaan jual-beli kursi.
Dugaan praktik jual beli kursi untuk jenjang SMA negeri di Provisi Banten itu harganya mencapai Rp 5-8 juta per siswa.
Berdasarkan laporan, ujar Zainal juga, praktek jual-beli kuris Rp 5-8 juta itu dilakukan pihak sekolah maupun oknum mengatasnamakan sekolah.
