TANGSELIFE.COM – Bawaslu Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tengah menyiapkan diri untuk melakukan pengawasan terhadap tahapan kampanye dalam kontestasi politik tahun 2024 yang sebentar lagi akan dimulai.
Salah satunya dengan menggelar Apel Siaga Persiapan Pengawasan Tahapan Kampanye Tahun 2024, yang diselenggarakan di halaman Kantor Bawaslu Tangsel, Jumat, 24 November 2023.
Apel Siaga tersebut turut dihadiri oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dit tingkat Kelurahan atau Desa se-Kota Tangsel.
Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Muhamad Acep, kembali mengingatkan pentingnya netralitas bagi penyelenggara maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Yang paling utama, kita harus netral. Jangan sampai penyelenggara menjadi pemain dalam kancah demokrasi ini,” tegas Acep, Jumat, 24 November 2023.
Menurut Acep, diperlukan pengawasan dan penegakkan hukum secara tegas untuk mewujudkan pemilihan yang demokratis di Kota Tangsel.
“Maka tertulis untuk PKD, awasi, cegah, tindak. Awasi terlebih dahulu, kemudian jika ada pelanggaran cegah, dan jika tidak bisa dicegah maka lakukan penindakan. Itu yang kita lakukan dalam pengawasan Pemilu,” tuturnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, lanjut Acep, maka diperlukan kolaborasi antar seluruh stakeholder.
“Sesuai dengan tema HUT ke-15 Tangsel, Harmoni Berkolaborasi. Maka di tengah Kepemiluan kita harus berkolaborasi untuk menegakkan hukum pemilu,” terangnya.
Sementara itu, Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie menyebut, telah mewanti-wanti jajarannya untuk dapat menjunjung tinggi netralitasnya dalam perhelatan akbar pesta demokrasi 2024 mendatang.
“Saya akan selalu intensif untuk mensosialisasikan jajaran ASN di Tangerang Selatan untuk netral dalam pelaksanaan pemilu ini. Ada waktu untuk tidak netral, yaitu di kotak pencoblosan 5-10 detik. Tapi di luar kotak itu ASN harus netral,” ungkap Benyamin.
Selain dengan menekankan soal netralitas, Benyamin juga mengimbau kepada masyarakat untuk turut serta mewujudkan Pemilu yang berkualitas baik. Salah satunya, yakni dengan menggunakan hak pilihnya dengan baik.
“Salah satu ukurannya, adalah partisipasi masyarakat yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kalau dipresentasikan, diharapkan pada angka 70-80 persen warga dapat menggunakan hak pilihnya,” pungkas Benyamin Davnie. (Andre)
